HTI Belum Tamat meski Dibubarkan Pemerintahan Jokowi

Kamis, 10 Mei 2018 14:49:24
Reporter : Ribut Wijoto
HTI Belum Tamat meski Dibubarkan Pemerintahan Jokowi

LANGKAH Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berada satu tahap lebih maju. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (8/5/2018), memutuskan menolak gugatan yang diajukan HTI terhadap pemerintah.

Apakah lantas persoalan menjadi selesai? Tentu tidak.

Putusan di pengadilan, majelis hakim menilai, HTI terbukti ingin mendirikan negara khilafah di NKRI. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Ormas.

Nah di situlah persoalannya. Keinginan mendirikan negara berdasarkan ajaran agama Islam bukanlah semata-mata keinginan HTI. Jauh sebelum Indonesia berdiri, keinginan itu telah ada. Para pendiri Republik Indonesia, ketika itu, juga belum sepenuhnya sepakat dengan dasar negara Pancasila.

Sejarah mencatat, pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI bersifat sementara. Ada klausul, bahwa, pencoretan itu bakal dibahas lagi pada tahun-tahun setelahnya.

Dan memang benar-benar dibahas. Pembahasan paling alot terjadi saat sidang Konstituante. Para wakil rakyat yang terpilih melalui Pemilu tahun 1955 berdebat keras tentang dasar negara yang cocok bagi Indonesia.

Maka, Badan Konstituante mengundang pakar filsafat, pakar hukum, pakar agama. Termasuk pula budayawan dan sastrawan. Para pakar itu diberi kesempatan untuk memaparkan pandangan sesuai kapasitas keilmuan masing-masing.

Setelah melalui derasnya adu argumen dan persilangan beragam apologi, hasilnya jalan buntu.

Keinginan mempertahankan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan keinginan mengubah menjadi dasar negara Islam nyaris sama kuat. Titik temu tidak bisa dicari. Maka sesuai prosedur, ditempuhlah voting alias pemungutan suara.

Hasil voting juga tidak menggembirakan. Pendukung dasar negara Pancasila hanya unggul tipis dibanding pendukung dasar negara Islam. Kuorum tidak tercapai. Keputusan tidak bisa digedok.

Lobi-lobi di kalangan para politisi dilakukan. Voting kembali digelar. Dan setelah tiga kali voting dengan hasil yang nyaris tidak berubah, para anggota Badan Konstituante mulai putus asa. Sebagian besar dari mereka memilih tidak lagi mendatangi sidang.

Sementara di luar gedung Konstituante, situasi politik kian memanas. Demo meluas di mana-mana. Perekonomian rakyat anjlok. Maka, Presiden Soekarno mengambil tindakan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk membubarkan Badan Konstituante. Mengembalikan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan Soekarno itu diperkuat oleh pemerintahan-pemerintahan setelahnya (Orde Baru hingga Reformasi). Dan kini muncul semboyan, ‘NKRI Harga Mati’. Seluruh partai politik dan organisasi masyarakat (ormas) wajib berazaskan Pancasila. Begitu pula dengan HTI.

Persoalan pembubaran HTI ini menjadi lebih rumit karena saat sekarang adalah saat di mana orang-orang menyebutnya sebagai tahun politik. Banyak hal menjadi sensitif. Banyak hal begitu mudahnya dibelokkan atau dipolitisir lalu diviralkan di media sosial.

Kasus HTI sangat rawan ditunggangi oleh kepentingan politik. Sebab, tahun 2018 ini ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Sedangkan tahun  depan, 2019, ada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dua partai politik yang memiliki basis massa kuat di kalangan umat muslim Indonesia juga turut tidak mau ketinggalan dalam mengomentari kasus HTI. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menghormati upaya HTI untuk banding terhadap putusan PTUN.

"PKS menyerahkan pada HTI, tapi untuk menjaga kebebasan berkumpul dan berserikat, sebaiknya HTI banding," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Senin (7/5/2018) lalu.

Tidak hanya PAN dan PKS, Pengacara HTI justru adalah Yusril Ihza Mahendra, yang nota bene Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Dan semua tahu, PBB adalah juga partai yang memiliki basis massa kuat di kalangan umat Islam.

Pada situasi pelik seperti saat sekarang, kita perlu mengapresiasi langkah Pemerintah yang memutuskan untuk membubarkan HTI. Sebab sebelum dibubarkan, keberadaan HTI kerap dipersoalkan oleh umat muslim lain di Indonesia. Bahkan, demo penolakan HTI beberapa kali terjadi.

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, setidaknya, akan memberikan kepastian status dari HTI. Meminimalisir konflik fisik di tingkat masyarakat. Sekaligus membatasi anggota dan simpatisan HTI dalam bergerak.

Komunikasi intens antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga cukup bagus. Mayoritas fraksi di legislatif sekarang lebih banyak mendukung kebijakan eksekutif. Kondisi itu sekurang-kurangnya meluruhkan situasi gaduh di tingkat elit.

Begitulah, pembubaran HTI sangat jauh dari istilah ‘mudah’. Banyak kepentingan berkutat di dalamnya. Kalaulah nantinya HTI benar-benar bubar, persoalan lebih sublim tetap menyertai, yakni keinginan-keinginan tersembunyi untuk mendirikan negara Islam. 

Maka, kita perlu membuka lagi catatan sejarah Indonesia antara tahun 1955 sampai tahun 1965. Tujuannya agar chaos (kekacauan) pada tahun-tahun itu tidak lagi berulang.  Di mana ketika itu politik tidak stabil, ekonomi terpuruk, pemberontakan beberapa kali, nyawa manusia begitu mudah dilenyapkan. [but]

Tag : politik

Berita Terkait

Komentar

Kanal Sorotan