Ulama, Blater dan Pesta Demokrasi

Kamis, 04 Januari 2018 00:02:14
Reporter : Samsul Arifin
Ulama, Blater dan Pesta Demokrasi

ULAMA dan blater memiliki peran penting dalam pelaksanaan momentum demokrasi di Indonesia, mulai dari tingkat pemilihan umum presiden (pilpres), Pilkada baik tingkat provinsi atau kabupaten hingga pemilihan tingkat desa atau pilkades.

Tidak jarang peran keduanya dianggap sangat penting untuk dijadikan sebagai 'perisai' sekaligus juga bisa 'dimanfaatkan' untuk meraup dukungan dan suara dari masyarakat pemilih.

Bahkan ulama dan blater adakalanya juga dijadikan sebagai keuntungan tersendiri oleh para pelaku politik (politisi) yang senantiasa melekat dengan pesan maupun kesan 'intrik' demi sebuah kepentingan tertentu.

Dalam skala nasional, para politisi beserta jajaran tim sukses acapkali menerapkan strategi zonasi dengan memetakkan wilayah basis dan lainnya. Tidak kalah penting mereka juga mencari sosok sentral di masing-masing zona guna menambah dukungan, salah satu di antaranya ulama dan blater.

Strategi tersebut laksana regulasi tak tertulis yang juga diterapkan dalam skala pesta demokrasi tingkat provinsi maupun kabupaten, bahkan di tingkat desa pun kerap ditemukan sistem zonasi demi berharap suara pendukung dengan melibatkan kedua figur sentral dalam proses pemilihan.

Sosok ulama jelas memiliki peran sentral dalam setiap momentum proses pemilihan, dimana sosok ulama dan kiai memiliki tiga poin penting dalam dinamika politik di Indonesia. Tidak terkecuali di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam, yakni politik kebangsaan, kerakyatan dan kekuasaan.

Ulama seringkali dicap tidak akan pernah lepas dari dunia politik, apalagi mereka sudah berkecimpung dalam dunia politik sejak zaman penjajahan. Mereka sudah berpolitik sekaligus berjuang demi kemerdekaan dan kadaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dari dulu kiai atau ulama sudah intens melakukan bela bangsa dan negara, NKRI menjadi harga mati hingga akhirnya muncul resolusi jihad. Hal itu jelas menandakan dedikasi politik kiai dalam aspek kebangsaan," kata salah satu politisi Partai Demokrat Pamekasan KH Fariduddin Tamim, beberapa waktu lalu.

Juga dalam aspek politik kerakyatan, para ulama selalu komitmen mengangkat harkat dan martabat masyarakat dari berbagai sektor. Mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, politik dan lainnya. "Dalam asepk ini, para ulama berjuang habis-habisan. Dan bahkan berhadapan dengan rezim," ungkapnya.

"Termasuk dalam poin politik kekuasaan, kiai semestinya harus berada di garda depan guna membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Kita harus yakin bahwa kiai, santri atau simpatisan pesantren harus masuk dalam sistem dan ikut politik praktis demi membawa perubahan dari berbagai sektor," jelasnya.

Hal yang sama juga hampir menjadi peran dari blater, dimana mereka juga memiliki 'kesan' serupa dalam proses pemilihan. Sekalipun blater dinilai lebih tunduk dan patuh terhadap sosok kiai. "Memang peran blater juga tidak bisa dikesampingkan, namun yang pasti mereka juga patuh teradap sosok ulama dan kiai," imbuhnya.

Namun kadangkala yang terjadi justru sebaliknya, ulama, blater dan politisi justru berjalan sendiri tanpa ada koordinasi konkrit. Sehingga memunculkan berbagai persoalan yang justru berkutat dalam 'pusaran konflik', sekalipun sosok kiai memiliki peran sangat dominan.

"Selama ini sosok kiai memiliki peran sangat luar biasa. Bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan dan ijtihad kiai selalu dianggap benar," tegas pria yang sempat menjabat sebagai anggota DPRD Pamekasan.

Bahkan salah satu lembaga survei asal Surabaya, Visi Data Prima (VDP) Consulting juga menemukan fakta menarik saat melakukan survei pilkada di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam dalam waktu sepekan, terhitung sejak Minggu (26/11/2017) hingga Minggu (3/12/2017) lalu.

Dari beberapa temuan tersebut di antaranya minimnya potensi kader internal parpol yang mampu bersaing dalam momentum pesta demokrasi, bakan juga bisa dikatakan terjadi kemacetan dalam sektor kaderisasi parpol di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam.

Selain itu, hasil survei juga terdapat peran ulama dan blater yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Bahkan keduanya memiliki peran 'strategis' untuk menjadi 'mesin penggerak' mendapatkan dukungan masyarakat pemilih.

Memang tiga poin politik cenderung melekat terhadap sosok ulama atau kiai, namun adakalanya hal itu hanya terfokus saat menjelang hingga proses pemilihan. Selebihnya figur ulama dan kiai hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah kebijakan, sekalipun kebijakan tersebut seringkali melenceng dari saran dan nasihat sang kiai.

Padahal sebelum pelaksanaan pemilihan, tidak jarang para politisi justru 'beramai-ramai' meningkatkan popularitas maupun elektabilitas melalui sosok ulama atau kiai. Hal itu tampak terliat di beberapa gambar atau bahkan baliho politisi tertentu yang bersanding dengan sosok kiai.

Tidak jarang hal itu memunculkan berbagai macam perspektif dari masyarakat luas, khususnya para calon pemilih. Sebab dukungan ulama terhadap figur tertentu jelas memberikan dampak signifikan terhadap para politisi untuk mendapatkan dukungan sekaligus 'mengeruk' suara pemilih yang cenderung patuh terhadap sosok ulama atau kiai.

Dari itu, kontrol dan pengawasan memang sangat penting dilakukan oleh semua pihak. Tidak terkecuali para ulama yang notabene menjadi panutan masyarakat secara umum. Hanya saja dalam persoalan pilihan, tentu masing-masing individu memiliki penilaian lain berdasar perspektif masing-masing.

Damai, tenteram dan sentosa dalam proses pemilihan jenis apapun memang menjadi harapan banyak pihak. Hal itu semestinya dilakukan oleh setiap individu, baik yang berkepentingan atau tidak. Sebab selain anjuran mauidhatul hasanah (pesan baik), semestinya juga harus diimbangi dengan uswatun hasanah (teladan baik). [pin/suf]

Tag : pilkada

Berita Terkait

Komentar

Kanal Sorotan