Formasi Cagub NU, NU, dan NU

Senin, 28 Agustus 2017 00:06:49
Reporter : Ainur Rohim
Formasi Cagub NU, NU, dan NU
Ainur Fohim, Penanggung jawab beritajatim.com. [Foto: dok/bj.com]

Nama Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa paling berpeluang masuk bursa calon gubernur (Cagub) Jatim pada Pilgub 2018 mendatang. Keduanya kader Nahdlatul Ulama (NU): Kekuatan sosial keagamaan terbesar di Jatim.

Bedanya Gus Ipul adalah kader NU yang pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta ketika kuliah di Universitas Nasional (Unas) Jakarta. Khofifah adalah kader NU dari jalur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat kuliah di Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya).

Sekiranya Gus Ipul dan Khofifah masuk bursa cagub Jatim, formasi yang terbentuk adalah kader NU versus kader NU. Pertanyaannya: Parpol apa yang mengusung keduanya? Kubu politik mana yang mengusung Gus Ipul dan Khofifah? Apakah terbuka peluang bagi munculnya kandidat alternatif di luar keduanya? Apakah kandidat alternatif itu juga bernasab NU secara kultural, sosiologis, dan struktural?

Dalam konteks ini, ada sejumlah catatan politik yang layak kita perhatikan. Pertama, nama Gus Ipul dipastikan bakal didukung dan diusung PKB. Partai lain yang berpeluang mendukung Gus Ipul adalah PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristyanto beberapa kali menyatakan bahwa partai Nasionalis Soekarnois ini sangat mempertimbangkan suara kiai, tokoh, dan massa NU di Jatim dalam konteks pilgub 2018.

Sekiranya Gus Ipul benar-benar diusung PKB dan PDIP, koalisi Hijau-Merah yang selama ini seringkali disuarakan banyak kalangan di aras politik Jatim dan nasional bakal terwujud. Ini merupakan koalisi strategis pertama PKB bersama PDIP dalam konteks Pilgub Jatim. Formasi Islam Tradisional-Nasionalis Soekarnois ini diperkirakan mengusung pasangan Gus Ipul dengan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) atau Gus Ipul dengan Kanang Budi Sulistyo (Bupati Ngawi).

Anas dan Kanang adalah dua tokoh yang selama ini didukung penuh PDIP sebagai kepala daerah. Cuma bedanya, Anas adalah bukan kader tulen PDIP, karena sebelum bergabung di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini, Anas terlebih dulu aktif di PKB. Anas pernah jadi anggota DPR RI dari PKB sebelum terjun di Pilbup Banyuwangi dan memenangi 2 kali kontestasi politik tingkat lokal tersebut.

Formasi Gus Ipul dengan Anas adalah perpaduan antartokoh NU dan keduanya berasal dari kawasan politik sama: Tapal Kuda.

Di sisi lain, Kanang Budi Sulistyo adalah kader tulen PDIP dan bukan merupakan politikus indekos atau outsourcing di partai ini. Pengabdian dan loyalitas politik Kanang di PDIP tak ada yang meragukan. Kanang Budi berasal dari kawasan Mataraman dan representasi Nasionalis Soekarnois dari kawasan itu. Formasi Gus Ipul dengan Kanang Budi merupakan sinergi politik antara tokoh Islam Tradisional- Nasionalis Soekarnois, sekaligus menggambarkan tokoh Islam Tradisional dari kawasan Tapal Kuda dan tokoh Nasionalis Soekarnois dari kawasan Mataraman.

Kekuatan Anas adalah legacy kepemimpinannya di Banyuwangi sangat kuat dan diakui secara nasional dan internasional. Anas berhasil dalam mengkampanyekan keberhasilan kepemimpinannya di Banyuwangi selama hampir 10 tahun terakhir ini. Namun demikian, dalam konteks dukungan dari internal partai pengusungnya, tak menutup peluang ada resistensi politik, mengingat Anas bukan kader tulen PDIP. Selain itu, formasi Gus Ipul-Anas sama-sama dari kawasan Tapal Kuda dan Islam Tradisional-Islam Tradisional.

Kanang yang merupakan kader tulen PDIP besar kemungkinan menghadapi resistensi politik internal lebih kecil dibanding Anas. Selain tentu formasi Gus Ipul-Kanang adalah sintesa politik dua tlatah politik-kultural terbesar di Jatim: Tlatah Tapal Kuda-Tlatah Mataraman.

Kampanye keberhasilan kepemimpinan Kanang selama hampir 10 tahun di Ngawi tak secemerlang dan gemerlap Anas di Banyuwangi. Dalam konteks ini, posisi Anas lebih kuat dan meyakinkan dibanding Kanang Budi.

Kedua, nama Khofifah Indar Parawansa tak kalah santernya disebut-sebut berpeluang besar masuk bursa Pilgub Jatim 2018. Sejumlah parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan besar bakal mendukung dan mengusung Khofifah di kontestasi politik ini. Parpol dimaksud di antaranya, Partai NasDem, Partai Hanura, PPP, dan Partai Golkar. Memang, belum ada keputusan final dalam konteks ini dari keempat parpol tersebut.

Batalnya Khofifah mendaftar ke Partai Demokrat dalam Pilgub Jatim 2018 setidaknya bisa dibaca bahwa ekspektasi politik parpol pendukung dan pengusung Khofifah di Pilgub Jatim sebaiknya dari parpol yang sekarang berada di barisan kekuasaan/rezim penguasa. Partai Demokrat sebagai penyeimbang rezim Jokowi-JK, bukan parpol pendukung rezim politik sekarang. Posisi politiknya semacam pseudo oposisi dan tak sama persis dengan PKS dan Partai Gerindra, yang menegaskan diri sebagai parpol oposisi rezim Jokowi-JK.

Khofifah dipandang sebagai figur pas untuk mewakili sejumlah parpol yang telah menyatakan secara tegas mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Kenapa? Khofifah figur politikus matang, berpengalaman, memahami Jatim dalam multiperspektif secara paripurna, tidak kontroversial, dan memiliki jaringan pendukung tradisional militan. Mendukung Khofifah, bagi kalangan yang berada di kekuasaan, tak membutuhkan tenaga ekstra, baik dalam konteks penggalangan dukungan maupun pengamanan dari berbagai isu tak sedap.

Figur dan tipologi Khofifah jauh berbeda dibanding Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam konteks Pilgub DKI Jakarta 2017. Kasus Basuki di Jakarta adalah pelajaran sangat pahit dari barisan parpol pendukung kekuasaan dalam konteks kontestasi politik tingkat regional. Terlalu mahal harga yang mesti dibayar dari kekalahan politik akibat mendukung Basuki Ahok dibanding menyokong Khofifah.

Ketiga, jika sekiranya PKB dan PDIP mendukung Gus Ipul, lalu Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura merapat ke Khofifah, masih ada 4 parpol lain yang berpeluang menjagokan figur cagub, tapi belum jelas posisi politiknya: Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Keempat parpol tersebut memiliki jumlah kursi signifikan dan berhak mengajukan cagub-cawagub.

Apakah keempat parpol di atas berpeluang membentuk koalisi sendiri? Jawabannya: sangat mungkin. Partai Gerindra dan PKS adalah kekuatan politik oposisi terhadap rezim Jokowi-JK. Partai Demokrat sebagai penyeimbang atau pseudo oposisi.

PAN parpol pendukung pemerintah, tapi perilaku dan sikap politiknya tak jarang berseberangan dengan rezim Jokowi-JK. Dalam konteks tertentu, positioning PAN lebih menyerupai keberadaan Partai Demokrat.

Keempat partai ini besar kemungkinan membentuk kubu/poros politik sendiri, lepas dari poros PKB-PDIP dan poros Partai Golkar-PPP-Partai Hanura-Partai NasDem. Jika benar demikian realitas senyatanya, lalu siapa tokoh atau figur yang diajukan untuk dicalonkan?

Hal penting yang mesti dipertimbangkan kubu ini tetap faktor NU. Artinya, figur yang dicagubkan akan dicari dari kader NU dengan kadar ke-NU-an yang diakui banyak kalangan di Jatim dan nasional, teruji dan terbukti.

Nama mantan Mendiknas, Muhammad Nuh dan mantan Ketua MK, Mahfud MD, adalah tokoh NU yang telah memiliki jam terbang lama, teruji, bereputasi baik, kredibilitasnya mumpuni, kepemimpinannya kuat, dan kadar ke-NU-annya tak diragukan siapa pun. M Nuh dan Mahfud MD lebih senior dibanding Gus Ipul dan Khofifah. Mahfud, Gus Ipul dan Khofifah pernah sama-sama sebagai orang dekat dan kader KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan duduk dalam struktur PKB hasil MLB Yogyakarta tahun 2001. Gus Ipul, Mahfud, dan M Nuh sama-sama kader NU yang pernah aktif di HMI.

Pada figur M Nuh, Partai Demokrat dan tokoh sentralnya: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah terajut relasi politik-struktural dan personal cukup lama. M Nuh pernah dipercaya SBY sebagai Menteri Kominfo dan Mendiknas (2009-2014).

Di sisi lain, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan tokoh paling penting Partai Gerindra mempercayakan Mahfud MD sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 lalu. Relasi Mahfud dan Prabowo telah ada pengalaman empiris di lapangan politik praktis. Kedua tokoh ini bukan tak pernah merajut kongsi politik.

Pada poros ini, Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang berpeluang sebagai lokomotif utama dalam kontestasi politik ini, sedang PAN dan PKS lebih banyak berperan memberikan dan memperkuat dukungan politik. Sebab, PKS dan PAN, yang dinilai sebagai representasi kekuatan politik Islam Modernis, power dan pengaruh politiknya tak begitu kuat dibanding PKB dan parpol Nasionalis lain di Jatim: PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Demokrat.

Apakah mapping politik di atas benar-benar terjadi? Wallahu a'lam. Pandangan di atas merujuk pada dinamika perkembangan perpolitikan di aras nasional dan regional menjelang Pilgub Jatim 2018.

Fakta lain yang perlu dikalkulasi adalah dinamika dan dampak politik Pilgub Jatim 2018 sekiranya pola kontestasi yang berlangsung adalah head to head: Gus Ipul versus Khofifah.

Pola kontestasi head to head bakal mewariskan dampak politik bersifat nonkonstruktif yang sulit dihilangkan dalam tempo pendek. Di samping itu, ada peluang bagi figur alternatif untuk tampil dan berbicara banyak di tengah rivalitas politik Gus Ipul dan Khofifah yang cenderung terus mengeras mendekati tempo penting Pilgub Jatim 2018.

Perhelatan Pilgub Jatim 2018 mesti menawarkan sejumlah figur terbaik untuk dipilih sebagai pemimpin Jatim 5 tahun ke depan, pascakepemimpinan Pakde Karwo (Soekarwo). Sebab, anggaran untuk memilih seorang gubernur dan seorang wakil gubernur (Wagub) Jatim tak murah. Total anggaran Rp 1,2 triliun lebih bakal diserap untuk membiayai hajatan politik ini. [air]

Penulis adalah Penanggung Jawab beritajatim.com

Tag : pilgub jatim

Berita Terkait

Kanal Sorotan