BPD Balung Kulon Kembalikan SK Pengangkatan ke Bupati Jember

Senin, 31 Desember 2018 15:05:03
Reporter : Oryza A. Wirawan
BPD Balung Kulon Kembalikan SK Pengangkatan ke Bupati Jember

Jember (beritajatim.com) - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengembalikan surat keputusan (SK) pengangkatan kepada Bupati Faida, Senin (31/12/2018).

\r\n

Sembilan orang anggota BPD Balung Kulon mendatangi Kantor Bupati Jember di Jalan Sudarman.

BPD Balung Kulon diketuai Sudarsono, dan beranggotakan Abdul Rohman, Eli Farida, Gobloh Mariono, Mamik Budi Wajayati, M Saiful Huda, Lilik Nurfi Laili, Ahmad Ali Mansur, dan Muhammad Sair.

\"Kami tidak ingin ada polemik di kemudian hari. Karena tidak jelas kapan akan dilantik, dan masih ada opini-opini di desa kami serta polemik tidak jelas ujung-pangkalnya, saya mewakili teman-teman untuk mengembalikan SK yang sudah diberikan kepada kami,\" kata Sudarsono.

Padahal SK untuk para anggota BPD ini sudah terbit pada 9 Oktober 2018. Belakangan muncul tudingan di sebagian kalangan, bahwa pemilihan BPD tak sesuai aturan. Ada WhatsApp yang beredar entah dari mana dan oleh siapa yang menebarkan tudingan itu. \"Pemilihan BPD di desa kami dianggap tidak transparan dan melanggar undang-undang,\" kata Sudarsono.

Padahal, menurut Sudarsono, semua anggota BPD terpilih sudah melalui mekanisme yang berlaku. \"Saya mendaftar dan dibentuklah tim sebelas yang menjadi panitia. Lalu panitia melakukan penjaringan di dusun-dusun, dan muncul nama-nama untuk menjadi anggota BPD Balung Kulon,\" katanya.

Setelah mengembalikan SK itu, Sudarsono tak akan melakukan langkah lanjutan. \"Tujuan kami menjadi BPD adalah untuk mendampingi kepala desa dalam hal pembangunan, pembuatan rencana pembangunan desa. Tujuan kami mengabdi. Kalau kami dituding (mencari) honor, kami tak berpikir ke sana. Honor BPD pun tahu sendiri, upah kami tak seberapa. Tujuan kami mengabdi dan membantu kepala desa dalam pembangunan,\" kata Sudarsono. [wir/ted]

Tag : pemkab jember

Berita Terkait

Komentar

Kanal Politik & Pemerintahan