Pemkab Jember Tak Masukkan Raperda RDTR dalam Program Legislasi 2019

Jum'at, 14 Desember 2018 17:40:39
Reporter : Oryza A. Wirawan
Pemkab Jember Tak Masukkan Raperda RDTR dalam Program Legislasi 2019

Jember (beritajatim.com) - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak memasukkan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam agenda program legislasi daerah (prolegda) tahun depan ke DPRD setempat.

\"Kami minta bupati agar segera secepatnya mengajukan Perda RDTR. Perda RDTR ini sangat penting. Tanpa adanya perda ini, nanti akan rawan terjadi perselisihan di masyarakat dan ini akan menghambat pembangunan,\" kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Ayub mengingatkan bahwa RDTR adalah turunan dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Dengan adanya perda RDTR, maka pembangunan infrastruktur tak bisa dilakukan semaunya. \"Misalkan di kawasan Universitas Jember sudah ditetapkan sebagai kawasan pendidikan, maka di sana tidak bisa dibangun tempat hiburan atau mall,\" katanya.

\"Kalau tak ada Perda RDTR, maka Perda RTRW tak bisa berjalan. Di klausul terakhir Perda RTRW sangat jelas, bahwa Perda RTRW berlaku setelah ada RDTR,\" kata Ayub.

Perda RDTR akan merinci zonasi peruntukan wilayah atau kawasan. \"Contoh di kawasan Kaliwates adalah untuk perniagaan. Misalkan ada pengusaha mau bikin usaha peternakan, apakah boleh di Kaliwates? Tentu saja tidak boleh. Turunan strategis RDTR akan banyak, termasuk alih fungsi lahan. Misalkan, jika ada lahan pertanian produktif diambil, maka harus ada gantinya di mana,\" kata Ayub.

Sebelumnya, usai menemui perwakilan massa anti tambang emas, 10 Desember 2018 lalu, Bupati Faida mengatakan tak akan memberikan celah eksplorasi penambangan emas dalam Perda RDTR. Perda RDTR sendiri akan dibahas tahun depan. \"Kami targetkan pada 2019 semua sudah tuntas,\" katanya. [wir/kun]

Tag : pemkab jember

Berita Terkait

Komentar

Kanal Politik & Pemerintahan