Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim Dilaporkan ke DKPP, Ada Apa?

Jum'at, 09 Nopember 2018 15:13:54
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim Dilaporkan ke DKPP, Ada Apa?

Surabaya (beritajatim.com) - Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh pihak-pihak yang kecewa karena didepak dari jajaran komisioner.

Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim diduga melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu, khususnya pasal  565 ayat 1 dan ayat 2.

Pada pasal 565 terkait proses seleksi Bawaslu kabupaten/kota itu menyebutkan hasil seleksi Panwaslu kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan UU 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dapat ditetapkan menjadi anggota Bawaslu kabupaten/kota sepanjang memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh UU.

"Persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Bawaslu 10/2018. Kami merupakan Panwaslu kabupaten/kota yang dibentuk oleh UU 15/2011, yang dalam UU 7/2017 bisa ditetapkan kembali menjadi Bawaslu kab/kota, tetapi oleh Bawaslu RI atas masukan Bawaslu Jatim, hak-hak kami yang dijamin oleh UU tersebut dihilangkan," kata Joko Rudi, pengadu ke DKPP kepada wartawan di Pena Resto, Graha Pena Surabaya, Jumat (9/11/2018).

Joko mengatakan ada 38 orang Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang didepak oleh Bawaslu RI cq Bawaslu Jatim tanpa alasan yang jelas. "Kami sudah mendapatkan undangan dari DKPP untuk sidang di Jakarta pada 13 November 2018," ungkapnya.

Joko menyampaikan pengaduannya ini membawa amanah dari 38 Panwaslu yang 'ditendang' tanpa alasan yang jelas. Dalam pokok pengaduan selain melanggar UU, ada beberapa hal yang juga disampaikan.

Di antaranya adalah Bawaslu dianggap tidak profesional, karena hampir semua yang menjabat sebagai Bawaslu kabupaten/kota saat ini, satu organisasi yang sama dengan komisioner di Bawaslu RI maupun Bawaslu Jatim.

Ketidakprofesionalan Bawaslu Jatim yang lain adalah mengadakan uji kepatutan dalam waktu kurang dari satu jam. "Padahal hasil uji kepatutan ini menjadi dasar Bawaslu RI untuk menetapkan komisioner di kab/kota," papar Joko.

Bawaslu juga dianggap tidak independen, karena dari salah satu komisioner yang ditetapkan di Kabupaten Trenggalek, terbukti telah menandatangani perjanjian untuk mengawal pencalegan Edi Baskoro ke DPR RI dari Partai Demokrat.

"Komisioner tersebut menandatangani perjanjian di atas materai dan sudah beredar luas sejak 2017. Tapi komisioner seperti ini malah ditetapkan menjadi Bawaslu kabupaten," ujar Joko.

Selain itu, Joko dan rekan-rekannya meminta DKPP membuka kembali masalah dugaan bocornya soal seleksi Panwaslu kab/kota 2017, yang telah diadukan oleh salah satu Komisioner di Kabupaten Malang, tetapi dicabut oleh pengadu.

"Kami menduga pencabutan pengaduan bocornya soal itu, karena pengadu dijanjikan untuk ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten Malang," papar Joko.

Joko sangat mengharap DKPP bisa jernih dan adil melihat persoalan rekrutmen Bawaslu kab/kota di Jatim. Ia menyatakan, dari data yang dimilikinya, banyak komisioner yang ditetapkan tidak memiliki pengalaman kepemiluan, atau belum mengundurkan diri dari jabatan atau pekerjaan lain.

Selain masalah seleksi yang diduga melanggar UU, pengaduan kepada DKPP ini juga sekaligus mengadukan kinerja Bawaslu Jatim yang abai menindaklanjuti pembagian politik uang dalam kasus pilkada Bangkalan.

"Sudah ada pelaku, barang bukti, tetapi kasus ini seolah menguap begitu saja," tandas Joko.

Pengaduan ini sekaligus juga mengadukan janji-janji palsu pimpinan Bawaslu Jatim lewat WA group Panwaslu se-Jatim, yang menyatakan akan mempertahankan dan merekomendasikan semua Panwaslu yang telah ditetapkan oleh UU 15/2011.

Jatim tercatat sebagai pemegang rekor terbanyak yang tidak meloloskan existing. Di daerah lain paling hanya tujuh sampai sepuluh orang, tapi Jatim sebanyak 38 orang.

"Dan yang tidak ditetapkan lagi di luar Jatim itu terkena masalah etika DKPP. Kalau di Jatim, yang kena pengaduan DKPP dan gugatan MK malah menjabat kembali," jelasnya.

Pengadu memohon kepada DKPP untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap komisioner Bawaslu RI maupun Bawaslu Jatim.

"Beberapa kali Bawaslu RI maupun Bawaslu Jatim telah diadukan ke DKPP. Kami mohon pengaduan Jatim ini bisa memberikan sanksi yang sepadan dengan pelanggaran etika yang telah dilakukan Bawaslu di pusat maupun di Jatim. Ini karena yang dilanggar selain etika adalah Undang-undang," pungkas Joko. (tok/ted)

Tag : pemilu 2019

Berita Terkait

Komentar

Kanal Politik & Pemerintahan