Pembahasan APBD Ponorogo 2019 Dilanjut, PAN Terancam Ditinggal

Kamis, 11 Oktober 2018 16:16:00
Reporter : D. Istimora
Pembahasan APBD Ponorogo 2019 Dilanjut, PAN Terancam Ditinggal

Ponorogo (beritajatim.com) – Setelah sempat diskors selama satu jam, sidang paripurna pembahasan Raperda APBD Ponorogo 2019 yang digelar Kamis (11/10/2018) dilaksanakan kembali pada sekitar jam 13.30 WIB.

Sidang yang dibreak usai pembacaan nota keuangan oleh Wabup Ponorogo Soedjarno pun diulangi dari awal. Namun, karena telah dibacakan secara lengkap, maka pembacaan nota keuangan dipersingkat. Tidak lebih dari 3 menit. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Ponorogo, Slamet Haryanto, juga mempersingkat tanggapannya.

Bahkan, Slamet hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk membacakan tanggapan. Intinya, DPRD menyatakan R-APBD memenuhi syarat dan bisa dilanjutkan pembahasannya pada sidang-sidang berikutnya.

Ketua DPRD Ponorogo Ali Mufthi, usai menutup sidang mengatakan, seluruh anggota DPRD berharap PAN bisa segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tiga anggota DPRD dari PAN yang melakukan pengunduran diri. “Kita berharap PAN segera melakukan pelantikan sehingga proses pembahasan APBD ini bisa lebih lancar,” ujarnya.

Fraksi PAN telah ditinggalkan tiga orang anggotanya pada awal 2018. Mereka adalah Agus Mustofa Latif dan Sunarto yang berlabuh ke Partai NasDem serta Eni Yuliati Latif yang merapat ke barisan Partai Perindo. Dari enam kursi di DPRD Ponorogo, kini penghuninya tinggal Wahyudi, Burhan dan Puryono.

Sesuai tata tertib yang mengamanatkan satu fraksi harus terdiri dari paling sedikit empat orang anggota DPRD, maka dengan ‘meloncat’-nya ketiga politisi tersebut, F-PAN Ponorogo pun pincang.

Meski tidak ada F-PAN, pembahasan tetap bisa dilakukan. Hanya saja, F-PAN tidak akan bisa memberikan Pandangan Umum dan usulan karena hal itu akan menabrak tatib. Anggota F-PAN, disebut Ali Mufthi saat menutup sidang, bisa ‘menitipkan’ suaranya melalui fraksi-fraksi lain yang ada. Dengan begitu, secara hukum, produk DPRD untuk APBD akan tetap sah.

“Bukan cacat hukum ya, hanya perumpamaan masakan ya kurang bumbu, kurang sedap, kurang indah, tapi tetap sah dan halal untuk dimakan,” ujarnya.

Dikatakan Ali Mufthi, Raperda APBD ini pada hakekatnya adalah kedaulatan rakyat sehingga pengambilan keputusan dan proses-prosesnya harus melibatkan seluruh rakyat. “Dan, DPRD adalah wakil rakyat itu. Maka kita berharap bisa segera ada pelantikan,” ungkapnya mengulangi pernyataan awal.

Dengan kondisi ini, ada sejumlah hal yang telah diputuskan saat para ketua fraksi, pimpinan DPRD Ponorogo dan pihak eksekutif melakukan rapat ketika sidang diskorsing. Di antaranya adalah adanya perubahan jadwal pembahasan Raperda APBD Ponorogo 2019.

Untuk pandangan umum tetap dilaksanakan pada Senin (15/10/2018), sehingga semua fraksi diminta menyiapkan pandangan umumnya, kecuali F-PAN. F-PAN diminta menitip ke tiga fraksi lain. Kemudian pelantikan PAW dijadwalkan tanggal Kamis (18/10/2018). Agenda jawaban eksekutif diundur dari seharusnya Rabu (17/10/2018) menjadi Rabu (24/10/2018) atau mundur sepekan.

“Alasannya, tanggal 18 (Oktober 2018) sudah ada pelantikan (PAW) dari PAN sehingga bisa ikut dalam pansus. Jadi pembahasan oleh pansus bergeser ke tanggal 25 sampai 27 Oktober (setelah agenda jawaban eksekutif). Jadwal lain juga bergeser,” ujarnya. [dil/kun]

Tag : pemkab ponorogo

Berita Terkait

Komentar

Kanal Politik & Pemerintahan