Sebanyak 44 Ribu Masyarakat Telah Nikmati Pemutihan Pajak

Rabu, 10 Oktober 2018 23:47:03
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Sebanyak 44 Ribu Masyarakat Telah Nikmati Pemutihan Pajak

Surabaya (beritajatim.com) - Pemprov Jatim memberlakukan pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jatim mulai 24 September hingga 15 Desember 2018.

Ini dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-73 dan HUT ke-73 Provinsi Jawa Timur. Keringanan pajak (pemutihan) itu diberikan bagi pemilik kendaraan.

Hingga data per 6 Oktober 2018 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim, sebanyak 44.259 wajib pajak atau surat ketetapan pajak (SKP) yang telah memanfaatkan pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II dan pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ini terdiri dari 29.313 SKP untuk pembebasan BBN II dan 14.946 SKP untuk pembebasan sanksi administrasi PKB. 

"Sasaran pertama adalah memberikan pembebasan BBN II yang dimanfaatkan 29.313 orang wajib pajak untuk balik nama. Potensi pendapatan yang hilang atau lost karena pembebasan sebesar Rp 12.422.476.600. Tapi potensi yang didapat dari penerimaan PKB Pokok sebesar Rp 19.448.024.350," kata Kepala Bapenda Provinsi Jatim Boedi Priyo Suprayitno didampingi Kabid Pajak Daerah M Purnomosidi kepada beritajatim.com, Rabu (10/10/2018).

Sementara itu, menurut dia, untuk sasaran kedua adalah memberikan pembebasan sanksi administrasi PKB yang telah dinikmati 14.946 orang wajib pajak. "Potensi pendapatan yang lost sebesar Rp 1.510.800.520, tapi potensi yang didapat dari penerimaan PKB Pokok sebesar Rp 4.910.396.150," jelasnya.

Total potensi yang didapat dari penerimaan PKB Pokok (Pembebasan BBN II dan Sanksi Administrasi PKB) hingga 6 Oktober dari program pemutihan mencapai Rp 24.358.420.500. Sedangkan, potensi yang lost akibat pembebasan sebesar Rp 13.933.277.120.

Diberitakan sebelumnya, kebijakan pemutihan itu sesuai Pergub Jatim nomor 88 tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur.

Melalui Kantor Bersama Samsat memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pergantian hak kepemilikan kendaraan bermotor dengan memberikan pembebasan bea balik nama kendaraan atas penyerahan kedua dan seterusnya serta pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Tujuan kebijakan itu adalah memberikan kemudahan dalam pelayanan perubahan data kepemilikan kendaraan dan meringankan beban masyarakat Jatim memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak dan balik nama kendaraan.

"Kami harapkan masyarakat segera mungkin memanfaatkan kebijakan pemutihan ini. Ini agar tidak terjadi antrean panjang, jika mengurus di akhir waktu pemutihan," pungkasnya. [tok/suf]

Tag : pemprov jatim

Berita Terkait

Komentar

Kanal Politik & Pemerintahan