Kabag Hukum: Proyek Bandara Jember adalah Instruksi Presiden

Jum'at, 14 September 2018 16:30:24
Reporter : Oryza A. Wirawan
Kabag Hukum: Proyek Bandara Jember adalah Instruksi Presiden

Jember (beritajatim.com) - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat ini bukan lagi menjadi pemilik mutlak proyek pengembangan Bandara Notohadinegoro. Proyek tersebut kini ditangani pemerintah pusat.

"Ini adalah instruksi presiden yang kemudian ditindaklanjuti menjadi keputusan pemerintah pusat. Maka dari awal, setelah presiden menginstruksikan, sebenarnya yang akan melaksanakan adalah Kementerian Perhubungan. Mereka sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 300 miliar," kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Ratno Sembada Cahyadi, Jumat (14/9/2018).

"Jadi sebenarnya Pemkab Jember posisinya mendukung, memfasilitasi, melaksanakan perintah Presiden RI. Dari hasil keputusan itulah, kemudian pemerintah pusat membuat keputusan yang awalnya (pengembangan Bandara Notohadinegoro hanya ditangani) Kementerian Perhubungan, menjadi sinergi tiga pihak yaitu Angkasa Pura II, PTPN 12, dan Pemkab Jember," kata Ratno.

Dalam nota kesepahaman, posisi tiga pihak ini setara. "Angkasa Pura II sebagai operator bandara tanpa meminta permohonan dari pihak mana pun juga, termasuk bupati, karena ini perintah dari atas, mereka mengalokasikan anggaran Rp 200 miliar untuk perpanjangan runway tahun ini. Tahun depan akan menganggarkan lagi untuk sarana dan prasarana pendukung," kata Ratno.

"Pemkab Jember tanpa meminta persetujuan dari pihak mana pun, menunggu permohonan dari pihak mana pun, mengalokasikan anggaran untuk pelebaran jalan dan pembebasan lahan di luar wilayah PTPN 12. Harapannya, PTPN 12 dengan inisiatif sendiri untuk mengalokasikan lahan perluasan bandara itu," kata Ratno.

Bandara Notohadinegoro terletak di Dusun Renes, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung dan dibangun di atas 120 hektare lahan hak guna usaha (HGU) PTPN 12. Belakangan PTPN 12 sudah mengubah HGU itu menjadi hak pengelolaan lahan (HPL) sesuai kesepakatan dan bentuk dukungan terhadap pengembangan bandara.

Polemik terjadi setelah Pemkab Jember hendak membangun akses jalan di atas lahan HGU di luar 120 hektare yang telah terpakai tadi. Sesuai pertemuan 29 Agustus 2018 di Kantor Angkasa Pura II, Tangerang, Jawa Barat, direksi PTPN 12 meminta agar Bupati Faida melayangkan surat dan rencana induk (master plan) pengembangan bandara sebelum pembangunan akses dilakukan. Namun tanpa ada surat tersebut, Pemkab Jember melakukan pembangunan jalan tersebut dengan alasan sudah sesuai dengan nota kesepahaman 6 Juli 2018.

"Proses (pembangunan akses jalan menuju bandara) itu terus berjalan di Dinas Bina Marga, karena ada pembangunan drainase jalan sisi kanan dan kiri, pemasangan badan jalan. Pembangunan di luar wilayah PTPN 12 terus berjalan, karena sebenarnya luas wilayah PTPN 12 dalam total volume jalan yang dilebarkan hanya 5.800 meter persegi atau sekitar setengah hektare dari total luasan keseluruhan (jalan sepanjang) dua kilometer itu. Sambil kami tetap berkomunikasi dengan PTPN 12, menyamakan persepsi," kata Ratno.

Menurut Ratno, PTPN 12 juga harus menghitung kebutuhan lahan. "(Menghitung) berapa kebutuhan (lahannya), karena ini bagian dari kerjasama tiga pihak," jelasnya. [wir/kun]

Tag : pemkab jember

Berita Terkait

Komentar

Kanal Politik & Pemerintahan