PSU Pilkada Sampang dan Film Tom and Jerry

Sabtu, 08 September 2018 07:34:04
Reporter : Ainur Rohim
PSU Pilkada Sampang dan Film Tom and Jerry
Elsa Fifajanti, Ketua Panwaslu Kota Mojokerto.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Sampang, Madura. Elsa Fifajanti, mantan wartawan yang lama menjadi anggota dan ketua Panwaslu Kota Mojokerto ini, mengurai PSU Pilkada Sampang dalam perspektif kultural, praktek politik demokrasi elektoral, dan lainnya. Alumni Fakultas Sastra Universitas Negeri Jember ini menganalisa PSU Pilkada Sampang dalam bingkai normatif dan pragmatis. Inilah ulasannya:

Dalam beberapa kesempatan di forum resmi, Ketua Bawaslu Jatim perode 2017-2023, Muhammad Amin, seringkali berseloroh, terpilihnya dia menjadi salah satu Komisioner di Bawaslu Jatim karena dia berasal dari Sumenep, Madura.

Karena di setiap ajang Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilu Pileg, di Madura selalu muncul masalah, maka dipilihlah orang Madura menjadi Pengawas Pemilu, demikian selorohnya.

Seriuskah? Atau sekadar bercanda hanya beliaulah yang tahu. Namun, meski ketua Bawaslu Jatim periode ini berasal dari Madura, masalah Pilkada tetap saja muncul.

Jadi, tak seperti kejadian carok yang kadangkala muncul, menjadi berkurang manakala Gubernur Jatim HM Noer kerap datang ke pelosok Madura. Dua hal yang sangat beda barangkali, antara politik dan budaya.

Madura memang luar biasa. Dalam rekam jejak Pilkada atau Pemilu, selalu menyisakan cerita, ‘’ngeri-ngeri sedap’. Beberapa tahun lalu, di salah satu kabupaten di Madura misalnya, di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) banyak sekali didapati anak-anak di bawah usia yang membawa undangan mencoblos (C6).

Saat ditanya, anak-anak ini menyatakan jika mewakili orang tuanya yang tengah bekerja atau di sawah. Bagi orang Madura, diundang itu merupakan suatu kehormatan yang harus dihadiri.

Jika tidak bisa dihadiri, anak-anak atau kerabat lain yang akan mewakili. Saat itu sosialisasi ‘one man one vote’ mungkin belum sampai seutuhnya di sana.

Dari sisi penyelenggara, misalnya, salah satu kawan yang menjadi penyelenggara pemilu di salah satu kabupaten di Madura beberapa tahun lalu menceritakan seringkali ‘mati gaya’ menghadapi politik uang.

"Bagaimana kita bisa berkutik, pembagian uang itu dikawal pasukan bayangan. Jelang pemungutan suara, pasti kami tidur di markas aparat keamanan’’. Itu kisah dahulu kala, saat KPU dan Bawaslu belum seprofesional sekarang, dan Undang-undang dianggap belum melindungi sepenuhnya keselamatan penyelenggara pemilu.

Lalu bagaimanakah beberapa kabupaten di Madura di tahun politik ini? Ini terjadi di Sampang, yang paling gres adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu, 5 September 2018, melalui Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Sampang.

Gugatan yang dilayangkan oleh paslon Hermanto Subaidi-Suparto melalui Kuasa Hukum Sholeh Partners, Ahmad Bahri telah dikabulkan oleh MK.

PSU harus dilakukan karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan tidak valid dan tidak logis, kendatipun DPT yang sama juga digunakan untuk Pilgub.

Menariknya DPT yang sama dipakai untuk Pilgub dan Pilbup, tapi yang diulang hanya Pilbupnya. Jawabannya sederhana, karena yang mengajukan sengketa hanya mereka yang berlaga di Pilbup, sedangkan yang Pilgub, menerima dengan legowo, buktinya tidak ada sengketa hasil Pilgub yang diajukan ke MK.

Setidaknya ada enam poin yang disampaikan MK pada sidang pembacaan putusan. Pertama, menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang tahun 2018 yang didasarkan pada Daftar pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis.

Kedua, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilbup Sampang dengan mendasarkan pada DPT yang telah diperbaiki.

Ketiga, memerintahkan PSU dimaksud paling lama 60 hari sejak putusan MK diucapkan. Keempat, memerintahkan KPU Jatim dan KPU untuk melakukan supervisi dan Bawaslu Sampang untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI.

Kelima, memerintahkan lembaga pengawas untuk melaporkan secara tertulis kepada MK hasil PSU selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah PSU tersebut dilaksanakan.

Dan keenam, memerintahkan Polri, khususnya Polres Sampang dan Polda Jatim, untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan putusan MK sesuai kewenangannya. Enam poin itulah yang harus dilaksanakan Penyelenggara Pemilu di Sampang, baik KPU maupun Bawaslu.

Adanya putusan PSU atas sengketa Pilbup Sampang ini, sejak awal bisa diprediksi jika mengikuti tahap demi tahap Pemilihan di sana. Sejak penetapan DPT hingga hari H pemungutan suara pada 27 Juni 2018 lalu, beberapa kali Panwaslu maupun KPU Sampang didatangi massa pendukung calon kepala daerah yang tengah berlaga.

Lalu, jika dalam waktu 60 hari PSU Sampang harus dilaksanakan, siapa sebenarnya yang layak dipertanyakan, mengapa sampai harus ada PSU. KPU Sampang-kah? Atau Panwaslu Sampang-kah (saat berlangsungnya Pemilihan Bupati di Sampang, Panwaslu masih belum menjadi badan tetap, Bawaslu).

Karena MK memerintahkan PSU di semua TPS, maka artinya harus kembali digelar di 1.415 TPS. KPU Sampang tidak bersalah, Panwaslunya juga tidak. Karena, pemilihan apapun itu, baik pemilihan kepala daerah atau Pileg, Pilpres ada satu kesatuan yang tak boleh dinafikan. Yakni Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) , Pemilih dan Peserta Pemilu.

Ketiga unsur ini harus saling sinergi. Penyelenggara tak bisa sepenuhnya disalahkan, karena ketika ada yang tidak wajar sedikit atau salah sedikit saja, pemilih atau peserta Pemilu (dalam hal ini calon atau tim yang diberi kuasa) bisa segera mengingatkan.

Tetapi, faktanya saat laga politik berlangsung, yang disalahkan seringkali adalah Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam kasus Sampang misalnya, MK memfokuskan pada masalah DPT yang tidak logis. Padahal perjalanan untuk sampai pada ditetapkannya DPT sangat panjang. Ada pemutakhiran, ada coklit lalu diumumkan menunggu masukan dari masyarakat hingga ditetapkan menjadi DPT, semua ada tahapannya.

Masalahnya, seringkali saat DPT diumumkan di tempat-tempat umum, KPU sering tidak mendapatkan masukan dari masyarakat. Demikian pula halnya Bawaslu atau Panwaslu (sebutan saat Pilkada) nyaris tidak pernah mendapat laporan dari masyarakat.

Masalah DPT baru muncul saat menjelang hari H pemungutan suara atau sesudahnya, seperti yang terjadi di Sampang ini.

Tentang tingkat kehadiran (partisipasi) pemilih saat Pilkada Sampang pada 27 Juni 2018 lalu yang dinyatakan KPU Sampang hampir 100 persen, memang perlu dipertanyakan. Karena sangat tidak mungkin semua pemilih memberikan suaranya di Pilkada Sampang tersebut.

Jika menyentuh angka 90 persen masih bisalah ditoleransi. Tetapi sangat jarang, karena Pilkada bukan sekelas Pilkades, yang bisa memaksa orang untuk pergi ke TPS untuk memberikan suaranya. Jika tentang DPT pertanyaan besarnya, apakah KPU Sampang dan jajarannya melakukan pemutakhiran data secara profesional dengan mendapat pengawasan ketat oleh Panwaslu saat itu.

Jangan-jangan Panwaslu saat itu, juga tidak paham dengan tugasnya mengenai permasalahan DPT. Karena bukan rahasia lagi jika dua lembaga Penyelenggara Pemilu ini masih kerapkali berlaku seperti Tom and Jerry dalam film kartun serial World Disney atau dalam istilah Penyelenggara Pemilu kerap disederhanakan, yang satu menutup lubang, satunya mencari lubang (kesalahan?).

PSU di Sampang untuk kesekian kalinya yang terjadi di wilayah Madura, selayaknya menjadi bahan evaluasi semua pihak. Baik itu KPU, Panwaslu ( yang sekarang sudah berubah status menjadi Bawaslu). Tidak cukup dengan hanya memilih Ketua Bawaslu Provinsi Jatim yang asli ‘tretan’ Sumenep misalnya. Sudah seharusnya setiap perhelatan Pilkada maupun Pemilu, semua pemangku kepentingan ‘sedikit’ fokus ke daerah tersebut.

Banyak data yang menyebutkan, tidak pahamnya Penyelenggara Pemilu (Bawaslu) terutama yang di daerah dalam menangani dugaan pelanggaran, baik administrasi, pidana dan etika menjadi embrio terjadinya pelanggaran masif. Itu sebabnya saat memilih Penyelenggara Pemilu, harus memperhatikan juga SIM-P nya: Bagaimana Soliditasnya, Integritasnya, Mentalitasnya dan Profesionalitasnya.

Jangan-jangan hanya untuk kepentingan sesaat (misalnya), karena mendahulukan politik identitas, perkawanan, persaudaraan, akhirnya berimbas pada carut-marutnya kepentingan bangsa (yang lebih besar).

Akhirnya, kita sangat berharap jangan sampai persoalan Pilkada dan Pemilu di seluruh kabupaten di Madura (khususnya) menjadi sebuah sejarah yang terus berulang. Semoga. [air]

Tag : pilkada sampang

Berita Terkait

Komentar

Kanal Politik & Pemerintahan