Pemkab Jember Didesak Batalkan Perjanjian Ojek Online dan Angkutan Konvensional

Kamis, 09 Agustus 2018 23:14:30
Reporter : Oryza A. Wirawan
Pemkab Jember Didesak Batalkan Perjanjian Ojek Online dan Angkutan Konvensional

Jember (beritajatim.com) - Ketua Lembaga Advokasi Konsumen Jember Abdil Furqon mendesak pemerintah daerah setempat memperhatikan kepentingan warga yang menjadi konsumen angkutan transportasi umum, dalam konflik ojek online dengan angkutan transportasi umum konvensional.

Kesepakatan damai ini dibuat kemarin di Markas Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur. Ada sembilan butir kesepakatan. Di poin keempat disebutkan, kendaraan angkutan online, baik roda dua dan roda empat, dilarang mengambil penumpang dan tidak mangkal di terminal, stasiun, rumah sakit, pangkalan ojek di sepanjang trayek angkutan kota, bandara, dan halte angkutan umum konvensional (halte SMP Negeri 2 Jember, halte depan Lippo Mall, halte depan Kodim 0824) dalam radius 300 meter.

Di poin kelima, angkutan online dapat mengambil penumpang dan tidak boleh mangkal di sekolah dalam wilayah Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, dan Patrang. Angkutan online roda dua dan empat tidak boleh mengangkut penumpang dengan cara offline atau tanpa aplikasi. Khusus angkutan taksi konvensional yang menggunakan sistem aplikasi online, dilarang menghidupkan aplikasi di stasiun Jember Kota dalam radius 300 meter.

Poin-poin itu merugikan konsumen. "Batalkan saja itu. Dalam konteks konsumen, bebaskan saja, tidak ada pengaturan ojek online dan pangkalan yang sama-sama punya kepentingan tersendiri," kata Abdil, Kamis (9/8/2018).

Abdil mengingatkan, jumlah ojek dan angkutan transportasi umum konvensional tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembatasan tidak sesuai dengan semangat raturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Peraturan itu melindungi kesetaraan melakukan usaha dan kepentingan konsumen.

LAKJ tidak keberatan ada perjanjian baru lagi antara ojek online dan angkutan umum konvensional. "Tapi tidak seperti ini. Perjanjian seperti ini (yang dibuat Rabu kemarin) konyol, karena ada satu aspek yang akan berteriak, yakni konsumen. Di mana kedudukan kami sebagai pengguna jasa," kata Abdil. [wir/suf]

Tag : ojek online

Berita Terkait

Komentar

Kanal Politik & Pemerintahan