Jelang Penutupan, Baru 5 Parpol Daftarkan Bacaleg di KPU Kabupaten Mojokerto

Selasa, 17 Juli 2018 17:10:48
Reporter : Misti P.
Jelang Penutupan, Baru 5 Parpol Daftarkan Bacaleg di KPU Kabupaten Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) - Jelang penutupan pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), dari 16 partai politik (parpol, baru lima partai parpol di Kabupaten Mojokerto yang mendaftarkan bacalegnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. KPU Kabupaten Mojokerto akan menunggu sampai pukul 00.00 WIB.

Kelima parpol tersebut yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "Sampai pukul 15.00 WIB, sudah ada lima parpol," ungkap Divisi Teknis, KPU Kabupaten Mojokerto, Achmad Arif, Selasa (17/7/2018).

Kelima parpol tersebut sudah menyerahkan berkas persyarakatan ke KPU Kabupaten Mojokerto. Sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan juknis Nomor 876 Tahun 2018, untuk persyarakatan partai dinyatakan diterima, lanjut Arif, harus memenuhi kelengkapan lima dokumen.

"Formulir model B, model B1, model B2, B3 yang dilengkapi dengan ADRT dan SK kepengurusan yang dusah dilegalisir oleh DPP masing-masing. Jika lima dokumen sudah ada maka KPU Kabupaten Mojokerto akan menerbitkan tanda terima, jika partai tersebut dinyatakan diterima dokumen persyarakat pengajuan pencalegannya," jelasnya.

Dari lima parpol tersebut, empat parpol diantaranya sudah diterbitkan tanda terima sehingga secara otomatis keempatnya sudah melengkapi. Untuk dokumen administrasi syarat calon masih banyak yang belum lengkap, namun tegas Arif, masih ada masa perbaikan sampai tanggal 31 Juli 2018 mendatang.

KPU telah menetapkan tahapan masa pendaftaran caleg untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, yakni pada tanggal 4 Juli sampai 17 Juli 2018. Selanjutnya proses verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon dijadwalkan pada tanggal 5 Juli sampai 18 Juli 2018.[tin/kun]

Tag : pileg, kpu mojokerto

Berita Terkait

Komentar

Kanal Politik & Pemerintahan