Penunjukan PJ Kades Gunung Rancak Disoal Warga

Senin, 09 April 2018 18:42:20
Reporter : Zamachsari
Penunjukan PJ Kades Gunung Rancak Disoal Warga

Sampang (beritajatim.com) - Sejumlah warga Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, menggelar aksi turun jalan, untuk memprotes kebijakan PJ Bupati Jonathan Judianto, tentang Surat Keputusan (SK) pengangkatan PJ di desa setempat.

Aksi warga ini hanya berlangsung singkat atau sekitar setengah jam lamanya. Mereka memprotes SK PJ Kepala Desa (Kades) atas nama Heldias seorang PNS yang sebelumnya berkerja sebagai Kasi Sosial di Kecamatan Robatal.

Dalam orasinya, Subaidi selaku Koorlap Aksi mengatakan bahwa pihaknya menolak SK tersebut karena menurutnya masih ada Putra Desa yang berstatus PNS dan dinilai lebih berhak menjabat sebagai PJ Kepala Desa Gunung Rancak.

"Kita menggelar aski ini untuk kepentingan Desa Gunung Rancak karena saya rasa masih banyak putra daerah yang bisa memimpin Desa Gunung Rancak," tegasnya, Senin (9/4/2018).

Menanggapi adanya aksi tersebut, Marto selaku ketua BPD Desa Gunung Rancak menuding, aksi yang dilakukan oleh segelintir orang itu dilatarbelakanggi oleh kepentingan pribadi bukan mengacu pada kepentingan masyarakat secara umum. Ditambah regulasi tentang pengangkatan PJ sudah jelas.

"Penolakan oleh sejumlah warga ini terindikasi oleh kepentingan pribadi. Terbukti yang menolak PJ Kades hanya segelintir orang," jelasnya.

Terpisah Camat Robatal H.Giyatno mengatakan, terkait Penetapan Pj Kepala Desa Gunung Rancak pihaknya telah melakukan penetapan sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang No. 31 Tahun 2015 Pasal 66 tentang Penunjukan Pj Kepala Desa. Meski begitu, pihaknya tetap akan menampung aspirasi masyarakat.

"Kita telah melakukan penetapan sesuai dengan Prosedur yang sebelumnya telah mengusulkan 3 orang Calon Pj Kepala Desa Gunung Rancak, dari 3 orang itu kemudian satu di antaranya ditunjuk oleh bupati," ujarnya.

Mendengar polemik tersebut, Anggota DPRD Sampang, Moh Anwar juga turut berkomentar, menurutnya, konflik tentang pengangakatan penjabat kepala desa ini sudah terjadi beberapa kali. Sehingga, pihaknya menilai hal itu menunjukan kegagalan kinerja pemerintah daerah.

"Kalau saya tidak cenderung kepada polemik penolakannya, tapi lebih pada kinerja pemerintah daerah, karena ini merupakan kegagalan Pemkab yang enggak sosialsisi produk regulasi tentang pengangkatan PJ yang kerap kali memicu polemik dan multitafsir. Namun, perlu digaris bawahi pada dasarnya pengangkatan pj adalah hak preogatif bupati, kemudian tentang PNS yang bisa diangkat adalah PNS yang struktural bukan fungsional," tandasnya. [sar/but]

Tag : pemkab sampang

Berita Terkait

Kanal Politik & Pemerintahan