Kabiro Hukum Pemprov: SK Gubernur Direvisi karena Tak Sesuai Fakta

Kamis, 04 Januari 2018 13:30:19
Reporter : Oryza A. Wirawan
Kabiro Hukum Pemprov: SK Gubernur Direvisi karena Tak Sesuai Fakta

Jember (beritajatim.com) - Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo membenarkan adanya revisi terhadap Surat Keputusan Nomor 188/208.K/KPTS/013.4/2017 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Jember Tahun 2017 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

Revisi dilakukan terhadap salah satu pertimbangan keluarnya SK, yang menyatakan bahwa DPRD Jember sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak menetapkan persetujuan bersama dengan bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2018. 

"Poin pada menimbang itu tidak sesuai fakta," kata Himawan, saat dihubungi Beritajatim.com via ponsel, Kamis (4/1/2018).

Revisi dilakukan setelah Himawan bertemu dengan pimpinan DPRD Jember dan Komisi A DPRD Jawa Timur di Surabaya kemarin. 

Rapat itu membahas nasib APBD Jember, karena hingga saat ini Peraturan Daerah Rancangan APBD 2018 belum bisa dibahas dan disahkan, karena Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan tersebut belum disepakati bersama oleh DPRD Jember dan Bupati Faida. 

Bupati sendiri hingga batas waktu penetapan bersama pada 30 November 2017, sama sekali belum memasukkan dokumen Rencana APBD 2018.

Ketidaksepahaman KUA-PPAS menyangkut realokasi Rp 125 miliar, yang salah satunya menyangkut tambahan anggaran Rp 25 miliar untuk kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), yang telah disepakati bersama dalam rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab. Bupati Faida menolak realokasi tersebut.

Thoif mengatakan, bupati memang mengirimkan surat pada medio Desember 2017 yang meminta agar APBD dibahas. Namun, surat itu hanya berisi permintaan dan tidak diikuti dokumen RAPBD 2018. "Kami balas surat itu dan sampaikan bahwa proses KUA-PPAS belum selesai. Dasarnya apa mau membahas kalau belum ada kesepakatan bersama KUA-PPAS," katanya. [wir/ted]

Tag : dprd jember

Berita Terkait

Kanal Politik & Pemerintahan