Wawancara dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Agus Sofyan (2)

Relokasi Rp 125 M Dibatalkan, PDIP: Bupati Faida Pasti Punya Cara

Selasa, 02 Januari 2018 16:39:55
Reporter : Oryza A. Wirawan
Relokasi Rp 125 M Dibatalkan, PDIP: Bupati Faida Pasti Punya Cara

Jember (beritajatim.com) - Saat ini, Rencana APBD Jember 2018 belum dibahas karena bupati dan DPRD belum menandatangani kesepakatan bersama mengenai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementrara) sebagai dasar pembahasan.

Bupati Faida tidak sepakat dengan realokasi anggaran Rp 125 miliar, yang di antaranya untuk penambahan honor guru tidak tetap tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sebesar Rp 25 miliar sebagaimana diusulkan DPRD Jember.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember meminta rencana realokasi anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rp 125 miliar yang sudah disepakati bersama agar dibatalkan dan dievaluasi ulang. Termasuk di dalamnya penambahan honor untuk kesejahteraan para guru itu.

Bagaimana penjelasan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Agus Sofyan. Berikut bagian kedua petikan wawancaranya dengan Beritajatim.com, Selasa (2/1/2018).

Beritajatim: Pak, kalau realokasi Rp 125 miliar dibatalkan, bagaimana dengan nasib seperti sektor pertanian dan GTT-PTT? Melalui perjuangan apa lagi untuk menambah anggaran sektor itu?

Agus: Saya yakin bupati punya solusi tersendiri untuk itu, untuk kepentingan GTT-PTT, untuk kepentingan Dinas Pertanian.

Beritajatim: Artinya menyerahkan sepenuhnya kepada bupati ya?

Agus: Saya yakin, saya yakin. Cuma mungkin hanya masalah waktu.

Beritajatim: Tapi saat ini surat penugasan untuk guru honorer saja belum ditandatangani oleh Bupati Faida? (NB: Gara-gara tidak adanya surat itu, guru honorer tidak bisa menerima hak honor yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah)

Agus: Itu kan mungkin bagian dari program yang sekian banyak, sebagian kecil ya mungkin terabaikan atau salah konstruksinya atau salah pekerjaannya. Itu sebagian kecil.

Beritajatim: Maksudnya bagaimana? Bukankah surat penugasan yang harus ditandatangani bupati adalah amanat Permendikbud, tapi belum ditandatangani?

Agus: Kesalahan seperti itu bisa saja terjadi. [wir/kun]

Tag : dprd jember

Berita Terkait

Kanal Politik & Pemerintahan