Tahun Depan Lahan Tembakau di Bojonegoro Diprediksi Meluas

Kamis, 07 Desember 2017 15:05:33
Reporter : Tulus Adarrma
Tahun Depan Lahan Tembakau di Bojonegoro Diprediksi Meluas

Bojonegoro (beritajatim.com) - Dinas Pertanian Kapaten Bojonegoro memprediksi lahan tembakau tahun 2018 mendatang akan meluas.

Jumlah tersebut jika tidak dikendalikan maka akan banyak petani yang mengalami kerugian karena tidak semua hasil panen bisa terserap. Prediksi membludaknya lahan tembakau itu disebabkan karena tahun ini panen tembakau memuaskan bagi petani.

"Tahun ini 2017 sudah berhasil, makanya untuk tahun depan yang menjadi kendala harus bisa mengendalikan luasan lahan tembakau," ujar Kepala Bidang Tanaman Perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Imam Wahyudi, Kamis (7/12/2017).

Luasan lahan tembakau tahun 2017 yang terpantau dari Dinas Pertanian seluas 8.939 hektare. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan tembakau sekitar 10.700 ton tembakau kering.
Kebutuhan tembakau itu, lanjut Imam, sudah ditentukan sebelum musim tanam, (bulan April) sehingga jumlah luasan lahan ini sesuai dengan kebutuhan.

"Tahun ini naik dua kali lipat dibanding tahun lalu. Tahun lalu 2016 lahan tembakau hanya seluas 4.500 hektare," terangnya.

Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pabrikan maupun gudang tembakau yang ada di daerah lokal (Bojonegro). Seperti diantaranya PT Sadana anak perusahaan rokok Wismilak, PT Gudang Garam, PT Wisma Adicipta yang merupakan mitra PT Djarum. "Kunci keberhasilan tembakau di Bojonegoro ya sistem kemitraan dengan pabrikan. Tahun ini akan menggandeng Djarum dan Gudang Garam," terangnya.

Dengan menggandeng pabrikan ini, lanjut dia, para petani akan didampingi mulai proses penanaman hingga saat pengolahan. Kemitraan yang dibangun ini sebelumnya juga sudah pernah terjalin.

"Namun, pabrikan pembina Gudang Garam sempat kecewa karena perjanjian kontrak tidak diindahkan. Sedangkan mutu tembakau diluar kemitraan biasanya kualitasnya rendah," pungkasnya. [lus/ted]

Tag : tembakau

Berita Terkait

Kanal Politik & Pemerintahan