Pro Kontra Batas Desa Prasung dan Banjarsari, Begini Riwayatnya

Jum'at, 18 Agustus 2017 22:06:38
Reporter : M. Ismail
Pro Kontra Batas Desa Prasung dan Banjarsari, Begini Riwayatnya

Sidoarjo (beritajatim.com) - Dua desa, yaitu Prasung dan Banjarsari Kecamatan Buduran, terlibat pro kontra terkait batas wilayah.

Batas desa yang sebelumnya sudah ditetapkan pemerintah desa melalui Badan Pertahanan Nasional (BPN) itu tiba-tiba diubah dengan alasan salah peletakan patok batas desa.

Dikatakan Kepala Desa Prasung Kec. Buduran M. Syafi'i, batas antara Desa Prasung dengan Desa Banjarsari, sudah dilakukan sejak 2014 lalu.

"Pemasangan batas waktu itu disaksikan masing-masing perangkat dua desa terkait, pihak kecamatan dan Pemkab Sidoarjo," katanya, Jumat (18/8/2017).

Syafi'i menceritakan, awalnya jalan perbatasan antara Desa Prasung dan Banjarsari merupakan sebuah jalan yang melintang dari barat ke timur. Dulunya berupa jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki, petani kedua desa dan motor.

Tahun 2000-an ada proyek pembangunan perumahan Palm Nirwana yang mana akses pengurukannya menggunakan jalan setapak tersebut. Melihat kondisi tanah yang tidak memungkinkan, akhirnya sama pihak kontraktor dibenahi menjadi jalan.

"Jadi asal muasal batas itu merupakan sempadan sungai yang menjadi kewenangan pemkab dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang sekarang menjadi Dinas PU Penataan Ruang Kab. Sidoarjo," jelasnya.

Lalu, sambung Syafi'i pada 2014 berdasarkan hasil kesepakatan kedua desa tersebut dengan disaksikan Forkopimka Kecamatan Buduran, akhirnya dibuatlah patok batas desa.

Namun, persoalan itu tiba-tiba muncul saat ada proyek pembangunan oleh PT. SAS yang pengirimannya material menggunakan jalan batas desa tersebut. CV Waskita selaku kontraktor sudah meminta ijin karena melewati jalan. Namun entah kenapa pihak Banjarsari mengklaim bahwa lahan itu miliknya.

"Dan secara tiba-tiba, pihak Banjarsari mendirikan warung di tengah-tengah akses masuk jalan perbatasan. Bahkan pihak Banjarsari sempat melubangi jalan akses masuk ke desa," papar Syafi'i menambahkan.

Terpisah, Kepala Desa Banjarsari, Shohibul Yanto menilai bahwa batas desa yang sebelumnya ditetapkan pemerintah daerah salah tempat. Sehingga pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, BPD, LPMD, kecamatan dan Bagian Pemerintah Kab. Sidoarjo untuk melakukan pematokan ulang batas wilayah.

"Saya panggil semua, kita rapatkan di Balai Desa Barjarsari. Kira-kira mana batas wilayah yang sebenarnya," tandas Shohibul.

Saat rapat itu, lanjut dia, kedua desa sama-sama membuka kretek desa untuk mengetahui langsung batas wilayah. Hasilnya, batas patok wilayah berada ditengah-tengah Kali Tersier. Sebelah utara dengan jarak 2 meter milik Desa Banjarsari, sedangkan tengah-tengah kali sebelah selatan milik desa Prasung.

"Kami sepakati, patok dipasang di pinggir kali, karena tidak mungkin patok dipasang di kali. Namun tidak mengubah batas wilayah yang ada di tengah-tengah Kali Tersier," jelasnya.

Lantas, bagaimana dengan status jalan yang dulunya berupa kali. Menurutnya, status jalan itu masih milik desa Banjarsari. Sebab, sebelum merdeka jalan itu sudah di lewati warga masyarakat.

"Itu masih jalan desa. Nggak tahu lagi kalau pemerintah merasa memiliki itu, ya kita rapatkan di desa," pungkasnya meminta. [isa/but]

Tag : pemkab sidoarjo

Berita Terkait

Kanal Politik & Pemerintahan