Tuntutan Tak Dipenuhi

FSPMI Ancam May Day Dipusatkan di Kabupaten Mojokerto

Kamis, 20 April 2017 19:11:10
Reporter : Misti P.
FSPMI Ancam May Day Dipusatkan di Kabupaten Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) - Audiensi yang digelar perwakilan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Mojokerto dengan eksekutif tak menemui solusi.

Pihak buruh mengancam jika tuntutannya tak dipenuhi maka peringatan May Day dipusatkan Kabupaten Mojokerto.

Sekretaris Konsultan Cabang FSPMI, Eka Herawati mengatakan, kedatangannya untuk menuntut Bupati Mojokerto agar segera mengirimkan rekomendasi UMSK ke Gubernur Jawa Timur. Karena rekomendasi itu menjadi landasan untuk pelaksanaan UMSK di setiap perusahaan yang ada.

"Sampai sekarang Bupati belum mengirim rekomendasi UMSK ke Gubenur. Padahal seharusnya rekomendasi itu harus diajukan pada bulan Desember 2016 lalu setelah penetapan UMK 2017. Hanya Kabupaten Mojokerto yang sampai sekarang belum mengirimkan rekomendasi UMSK," ungkapnya, Kamis (20/4/2017).

Padahal daerah sekitar Mojokerto, lanjut Eka, seperti Surabaya, Pasuruan, Gresik sudah mengirimkan rekomendasi UMSK. Alasan Bupati, bahwa UMSK untuk Kabupaten Mojokerto ditangguhkan. Selain itu belum adanya pengusaha sektoral juga menjadi alasan tidak diajukanya rekomendasi UMSK 2017 ini.

"Sesuai Perda No. 8 tahun 2016, kalau belum ada Asosiasi Pengusaha Sektoral, maka Bupati / Walikota bisa mengajukan rekomendasi UMSK ke Gubernur. Di Mojokerto sendiri, ada tiga sektoral perusahaan yang sudah ditetapkan oleh Dewan pengupahan Kabupaten Mojokerto sebelumnya," katanya

Penetapan sektoral itu berdasarkan perusahaan modal asing (PMA) yang ada di wilaya Kabupaten Mojokerto. Sesuai nilai UMSK yang ditetapkan oleh Dewan pengupahan, Sektor 1 terutama PMA, sebesar 10 persen dari nilai UMK Kabupaten Mojokerto Rp3,2 juta, tahun 2017 ini. Sektor dua 7 persen dan sector tiga sebesar 6 persen.

Sehingga kami menagih janji Bupati Kab. Mojokerto terkait dengan kesejahteraan para buruh di Kabupaten Mojokerto dan penyelesaian permasalahan buruh. Kami sudah memberikan konsep terkait dengan UMSK tapi belum ada putusan besaran nilai yang ditentukan oleh Bupati dan Dinas Tenaga Kerja," ujarnya.

Pihaknya meminta agar Bupati membuat dan mengirimkan nilai UMSK Kabupaten Mojokerto tahun 2017 karena ada indikasi upaya antara Bupati dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menghalangi terbitnya UMSK Kabupaten Mojokerto tahun 2017. Jika tidak pihaknya mengancam peringatan May Day akan dipusatkan di Kabupaten Mojokerto.

"Apabila alasan yang disampaikan  Bupati jika nilai UMSK tidak bisa dikeluarkan karena tidak adanya pengusaha sektor maka Bupati harus memberikan jalan keluar. Permasalahan korban PHK di Kabupaten Mojokerto utamanya masalah BPJS sampai saat ini tidak bisa tercover, kita berharap agar Bupati bisa memberikan bantuan," tuturnya.

Ketua KC FSPMI Kabupaten Mojokerto, Ardian Safendra menambahkan, sektor 1 untuk besaran kenaikan nilai UMSK hanya sebesar Rp36 ribu. "Hal tersebut tidak akan mensejahterakan buruh apabila dilihat dari kenaikan kebutuhan pokok dan listrik," tambahnya.

UMK Kabupaten Mojokerto banyak yang tidak sesuai dan mayoritas nilainya ada dibawah UMK. Menurutnya, sudah ada 11 perusahaan yg sudah setuju membayar gaji sebesar UMSK namun perusahaan-perusahaan tersebut menunggu Peraturan Gubernur (Pergub).

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Tri Mulyanto mengatakan, sesuai aturan pengajuan rekomendasi UMSK harus didasari adanya asosiasi pengusaha sektoral. Sedangkan di Kabupaten Mojokerto belum ada asosiasi pengusaha sektoral.

"Pak Bupati belum berari mengajukan rekomendasi UMSK karena sesuai aturan harus ada asosiasi pengusaha sektoral. Kalau tetap dipaksakan diajukan tanpa landasan itu, dikhawatirnya timbul masalah dikemudian hari, apalagi sampai proses hukum," jelasnya.

Pihaknya menjelaskan, jika sudah berupaya untuk merekomendasi UMSK Kabupaten Mojokerto, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan apabila UMSK ditetapkan maka pasti akan dilaksanakan gugatan oleh Apindo. Dasar tersebut yg membuat Bupati Kabupaten Mojokerto tidak menetapkan nilai UMSK.

"Di beberapa daerah pun telah dilaksanakan gugatan oleh Apindo terkait dengan terbitnya nilai UMSK. Dengan nilai UMK yang saat ini sudah ada delapan perusahaan yang hengkang Kabupaten Mojokerto, dikarenakan perbandingan nilai UMK menyebabkan kerugian bagi perusahaan," tuturnya.

Pihaknya menyampaikan, apabila nilai UMSK tahun 2017 diterbitkan oleh Bupati maka dapat dipastikan semakin banyak perusahaan yang akan keluar dari wilayah Kabupaten Mojokerto. Usai  menyampaikan tuntutannya, buruh membubarkan diri dan mengancam kalau tuntutanya tidak dipenuhi maka peringatan May Day akan dipusatkan di Kabupaten Mojokerto.[tin/ted]

Tag : fspmi

Berita Terkait

Kanal Politik & Pemerintahan