Membaca Ulang Sidang Konstituante (3)

Masyumi Beberkan di Balik Perubahan Piagam Jakarta

Minggu, 16 April 2017 19:14:30
Reporter : Ribut Wijoto
Masyumi Beberkan di Balik Perubahan Piagam Jakarta
Dekrit Presiden yang menandai pembubaran Konstituante. (Foto: 30 Tahun Indonesia Merdeka)

Surabaya (beritajatim.com) – Piagam Jakarta disusun dalam rapat Panitia Sembilan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Naskah Piagam Jakarta selanjutnya dicantumkan sebagai Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Ada perubahan signifikan dari Piagam Jakarta ke Pembukaan UUD 45. Perubahan pada butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggantian dilakukan oleh Mohammad Hatta atas usul AA Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. 

Tentang latar belakang perubahan tersebut, ada beberapa versi yang mengemuka. Salah satunya versi yang diungkapkan oleh Kasman Singodimedjo, seorang tokoh Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi.

Mr RH Kasman Singodimedjo mengungkapkan latar belakang perubahan Piagam Jakarta saat sidang di Konstituante, hari Rabu (12 November 1957). Ketika itu Konstituante, lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950, sedang sidang dalam pembahasan Dasar Negara.

Kasman Singodimedjo mengungkapkan kerelaan tokoh-tokoh Islam menghilangkan kalimat ‘kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya’ untuk menanggapi versi yang dilontarkan oleh politisi Partai Komunis Indonesia (PKI), Njoto, pada sidang Konstituante sebelumnya. Mengaku merujuk pada tulisan Mohammad Hatta, Njoto menyatakan bahwa kalimat tersebut diubah karena dinilai tidak elegan.

“Saudara Ketua, pernyataan dan dugaan Saudara Njoto itu tidak tepat! Saudara Njoto sendiri bukan Anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut dan oleh sebab itu Saudara Njoto tidak mungkin dapat meraba-raba bagaimana jiwa Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu sesungguhnya yang mengenai rumusan ‘kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’,” kata Kasman.

Selanjutnya, Kasman membeberkan bahwa situasi saat itu sangat genting. Tentara Jepang dengan segala persenjataannya masih bercokol di bumi Indonesia. Sedangkan tentara Sekutu sudah berada di lautan Indonesia dan siap mendarat guna mengambil-alih kekuasaan.

“Jadi dianggap tidak ada waktu atau belum ada waktu untuk antara lain mendiskusikan soal ‘kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Jadi bukan soal elegansi!,” kata Kasman.

Imbuh Kasman, anggota PPKI lebih mengutamakan pembahasan soal-soal yang lebih penting dan mendesak. Rencananya, penyempurnaan undang-undang dasar bakal dirumuskan 6 bulan setelah proklamasi.

“Saudara Ketua, apabila pada waktu itu (tanggal 18 Agustus 1945) pemimpin-pemimpin Islam tidak berkepala batu, tetapi bahkan menerima baik untuk menunda pembicaraan mengenai materi-materi Islam itu, mengingat suasana waktu itu. Saudara Ketua, maka hal itu menjadi bukti untuk kesekian kalinya bahwa umat Islam memang berlapang dada. Semoga pada waktu sekarang ini Dewan Konstituante ini dada itu tidak harus dilapangkan lagi. Sebab Saudara Ketua, pelapangan dada itu telah maksimal. Paling banyak dada itu tinggal meledak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!,” tandas Kasman.

Itulah salah satu penggalan pemikiran dari adu argumentasi tentang dasar negara Indonesia di sidang Konstituante. Sekadar diketahui, Konstituante beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil Pemilu 1955. Sidang Konstituante berakhir buntu lantas banyak anggota Konstituante tidak mau menghadiri sidang. Konstituante akhirnya dibubarkan Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959, sekaligus menandai kembali berlakunya UUD 1945. [but]

Sumber tulisan:
Buku ‘Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perundingan Tahun 1957, jilid 5’, penerbit Masa Baru, Bandung, tahun 1957.

Tag : konstituante

Berita Terkait

Kanal Politik & Pemerintahan