Sosok Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo (1)

Deja Vu Aksi Massa Seorang Komandan Polisi dari Surakarta

Kamis, 08 Nopember 2018 12:32:34
Reporter : Oryza A. Wirawan
Deja Vu Aksi Massa Seorang Komandan Polisi dari Surakarta
Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo. [Foto: Wirawan/bj.com]

Jember (beritajatim.com)--Kusworo Wibowo tersenyum lebar saat menyapa saya di kediaman Ketua Pengurus Cabang NU Jember KH Muhyiddin Abdussomad beberapa waktu lalu. "Tidak jadi ada demo soal tambang di Kecamatan Silo," katanya.

Begitu kabar soal izin eksplorasi tambang emas terbit, Kepala Kepolisian Resor Jember itu memilih ke Silo untuk menemui tokoh masyarakat dan simpul-simpul massa di sana.

Ia menenangkan massa agar tak terburu naik darah dengan kabar itu. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Jember merespons kabar itu agar tidak menjadi isu liar yang memantik api protes yang sulit dipadamkan.

Urusan tambang di Kabupaten Jember, Jawa Timur, memang urusan pelik. Saat tersiar kabar investor sudah memegang perizinan untuk eksplorasi tambang emas di Silo, situasi mulai tegang.

Jember punya catatan panjang soal aksi massa menolak tambang, dan rata-rata sangat massif. Kusworo pernah merasakan sendiri bagaimana masifnya aksi massa urusan tambang saat bertugas sebagai Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Jember 2010-2011.

Pria kelahiran Surakarta, 6 Februari 1979, ini pernah didemo seribu orang karena menahan tersangka kasus perusakan terkait kasus anti tambang pasir besi di Pantai Paseban. Isu antitambang pasir besi adalah isu paling panas di Jember selain penolakan tambang emas dan isu agama. Ratusan orang pernah berunjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibawagraha karena memprotes pernyataan Bupati MZA Djalal soal Nabi Muhammad SAW.

Kusworo kembali ke Jember dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi sebagai Kepala Kepolisian Resor. Dan ia seperti dihantam deja vu: urusan pertama yang dihadapinya adalah kasus perobekan bendera Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Puger. Peristiwa ini terjadi beberapa hari sebelum dia melakukan serah terima jabatan, 15 Desember 2016.

Usai semua urusan upacara formal di Surabaya, Kusworo memilih tidak menuju ke markas kepolisian dan rumah dinas. Ia memerintahkan sopir dan ajudannya untuk meluncur ke Puger, dan menemui sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ia menguluk salam, memeluk dan menyapa mereka satu per satu, serta meminta agar para tokoh tersebut tak terpancing. Ia berjanji segera menangkap pelaku perobekan dan menjadikan persoalan itu sebagai prioritas penyelesaian.

"Beri saya waktu seminggu," kata Kusworo, dan dalam tempo tiga hari , pelaku perobekan berhasil dibekuk. Pelaku masih berusia muda dan divonis 15 hari penjara oleh Pengadilan Negeri Jember. Kusworo mendekati keluarga pelaku dan meminta agar tak lagi ada kejadian berikutnya.

Ini bukan persoalan sensitif terakhir yang menyangkut massa yang dihadapi Kusworo. Rabu, 4 Oktober 2017, dia harus mengamankan pertandingan Semeru FC melawan Persebaya Surabaya, di Stadion Jember Sport Garden, di tengah suasana panas pascabentrokan Bonek dengan Persaudaraan Setia Hati Teratai di Surabaya.

Sebanyak 15 ribu orang Bonek memadati Stadion Jember Sport Garden hari itu. Sementara di luar sana, ratusan orang yang diidentifikasi sebagai massa PSHT sudah menanti dengan membawa senjata tajam.

Kusworo benar-benar harus berkeringat hari itu. "Tugas polisi memang pengamanan. Saya makan gaji dari uang rakyat. Kalau saya tidak bisa mengamankan, saya malu makan gaji dari uang rakyat. Ada izin atau tidak ada izin pertandingan, saya harus siap," katanya, dalam rapat evaluasi pelaksanaan pertandingan sepak bola Semeru FC melawan Persebaya, di gedung parlemen, Jumat (6/10/2017).

Begitu pertandingan sudah dipastikan digelar di sana, Kusworo melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh dan pengurus PSHT sejak tingkat cabang hingga ranting. Dia tak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi jika ribuan massa Bonek bentrok dengan massa PSHT. Semua cara dilakukan agar konflik di Surabaya tak berimbas ke Jember.

"Sampai saya bikin banner dengan foto Ketua PSHT cabang dengan ajakan tidak ada aksi balas dendam, untuk dipasang di kecamatan-kecamatan," kata Kusworo.

Hasilnya lumayan. Pergerakan massa PSHT bisa diredam. Pimpinan PSHT di Jember ikut membantu Kusworo untuk menenangkan massa.

Namun provokasi di media sosial terus-menerus terjadi dari akun-akun yang sebenarnya tak selalu terkait dengan urusan konflik Bonek dan PSHT di Surabaya. Kusworo menengarai massa PSHT dari luar Jember bergerak masuk karena provokasi itu.

Kusworo berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian Resor tetangga Jember dan Kepolisian Surabaya agar ikut merazia massa dari kelompok manapun yang datang dari arah kota mereka. Intinya, cegah massa datang dengan membawa senjata tajam.

Sebagian besar Bonek datang ke Jember dengan terkoordinasi. Namun Kusworo juga harus mengantisipasi adanya Bonek yang datang tanpa koordinasi dan tanpa bekal memadai.

Pagi hari beberapa jam sebelum pertandingan, ia mendatangi semua warung makan di sekitar Stadion Notohadinegoro yang menjadi tempat penampungan Bonek. Ia sodorkan nomor ponselnya.

"Bu, tidak usah khawatir, biarkan mereka makan. Berapa biayanya, saya ganti. Ini nomor HP saya," kata Kusworo.

Dia menelepon Bupati Faida agar ikut membantu pembiayaan uang makan Bonek yang tak terkoordinasi tersebut.

Pertandingan berjalan aman. Tapi tugas belum selesai. Kini Kusworo harus mencari cara untuk memulangkan belasan ribu Bonek itu ke Surabaya tanpa terluka. Massa PSHT sudah berkumpul di sekitar stadion dengan membawa senjata tajam. Sebagian ditengarai dari luar Jember. Kusworo memerintahkan agar petugas bergerak membubarkan mereka. Tembakan peringatan diletuskan.

Kusworo menghubungi Pemerintah Kabupaten Jember dan sejumlah tokoh masyarakat, termasuk pengusaha tebu, untuk menyediakan angkutan pemulangan Bonek ke Surabaya. Tokoh-tokoh masyarakat di Jember merespons permintaannya dengan baik.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember dan pemilik Yayasan Islam Bustanul Ulum, Hafidi, menyediakan bus angkutan siswa sekolah miliknya. Begitu juga pengusaha tebu yang menyediakan truk bak terbuka.

Kusworo memerintahkan pasukannya untuk membubarkan massa yang berkumpul di setiap jalan yang akan dilalui rombongan Bonek ke Surabaya. Kelompok-kelompok kecil dipecah sehingga tak berkumpul.

"Seandainya saat itu terjadi penghadangan dan sweeping, suasana akan lain. Mungkin aspal akan berubah warna," katanya.

Hari itu aspal jalanan tak berubah warna. Namun Jember menyimpan beberapa titik bara yang bisa memicu aksi massa. Ada potensi konflik laten yang selama bertahun-tahun belum padam: salah satunya konflik antara warga Nahdliyyin dan Salafi di Gladak Pakem.

Pembangunan sekolah menengah pertama milik Yayasan Imam Syafi'i yang juga menaungi Sekolah Tinggi Dirasat Islam (STDI) di Gladak Pakem memunculkan protes warga. Protes tak hanya terkait dengan persoalan perizinan, tapi juga menyentuh wilayah ideologis. Yayasan tersebut dituding tidak toleran terhadap praktik amal dan ibadah warga NU.

Aksi demo besar-besaran terjadi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember. Bupati Faida sama sekali tak muncul untuk menenangkan massa. Kusworo pun akhirnya mengambil inisiatif untuk mempertemukan semua pihak. Ia menghubungi Kantor Kementerian Agama Jember agar mau menjadi tuan rumah pertemuan tokoh-tokoh NU, MUI, Muhammadiyah, perwakilan Yayasan Imam Syafi'i, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Tidak apa-apa di kantor Kemenag. Segala sesuatunya kami yang fasilitasi," kata Kusworo saat itu.

Pertemuan berjalan tiga jam dan diakhiri dengan deklarasi damai bersama. Namun urusan belum selesai. Persoalan perizinan pendirian dan operasional SMP harus segera diselesaikan juga agar tak kembali memantik protes. Ia melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dikepalai Isman Sutomo.

"Alhamdulilllah, Dinas Pendidikan menyambut baik," kata Kusworo. Semua pihak sepakat menahan diri dan menyerahkan persoalan verifikasi perizinan kepada pemerintah daerah.

Isu keagamaan adalah tantangan bagi Kusworo untuk ditangani. "Saya tidak bilang ini berat dan sulit. Tapi saya anggap ini amal ibadah, karena saya harus menjaga keamanan dan ketertiban. Membuat masyarakat percaya kepada kepolisian bukan hal mudah, untuk menunjukkan bahwa kepolisian berada pada posisi netral. Kalau menyangkut paham keagamaan, militansi masyarakat sangat tinggi. Apa yang terjadi di Jember tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain. Kami tidak ingin ada salah penanganan," katanya. [wir/air]

Tag : polres jember

Berita Terkait

Komentar

Kanal Peristiwa