Imunisasi Difteri Tahap II, Jatim Capai Target Tapi Tak Merata

Selasa, 09 Oktober 2018 17:43:24
Reporter : Wahyu Hestiningdiah
Imunisasi Difteri Tahap II, Jatim Capai Target Tapi Tak Merata

 Surabaya (beritajatim.com) - Pelaksanaan Outbreak Response Imuniation (ORI) Difteri putaran ke dua di Jawa Timur rampung akhir bulan lalu. Total cakupan di  provinsi ini hingga 30 September tercatat 95,49 persen.

Angka ini memang sudah mencapai angka minimal untuk mendapatkan kekebalan kolektif. Sayangnya capaian bagus tersebut belum merata. Masih ada sebagian kota/ kabupaten yang cakupannya jauh di bawah 95 persen. Sebut saja Pamekasan yang masih 74,56 persen, Situbondo 79,80 persen, Bangkalan 78,33 persen dan Sumenep 86,63 persen.

”Secara Jawa Timur memang sudah 95 persen, ini sesuai target minimal. Tapi memang tidak merata,” kata Kepala Seksi Survelen dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jawa Timur, Gito Hartono, Selasa (9/10/2018). 

Menurutnya, tidak sedikit dari sasaran imunisasi difteri yang bersekolah di luar kota/kabupaten tempat tinggalnya.
”Karena bersekolahnya lintas kota atau kabupaten, akhirnya mereka tersedot di kota atau kabupaten lain. Itu tidak apa-apa yang penting mereka terimunisasi,” ujarnya.
Untuk memastikan sasaran yang dituju telah mendapatkan imunisasi, Dinas Kesehatan mengadakan survey Rapid Convenience Assesment (RCA) guna memastikan tidak ada anak yang tertinggal.

Selain itu, musti diakui adanya isu haram vaksin MR (Measles Rubella) di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa juga berimbas pada pelaksanaan imunisasi difteri di Jawa Timur. Karena itu sosialisasi dan pendekatan kepada ulama dan masyarakat terus gencar dilakukan.

Salah satu contoh pendekatan terhadap pesantren yang membuahkan hasil adalah di Situbondo. Di sebuah ponpes yang memiliki 17 ribu santri, pada akhir September lalu pengurusnya akhirnya membuka pintu  dan mengizinkan santrinya untuk diimunisasi.

Pendekatan ke pondok pesantren akan terus dilakukan utamanya di wilayah Madura, Situbondo dan Ponorogo.
”Kami terus sosialisasikan Fatwa MUI no 4 tahun 2016 bahwa imunisasi hukumnya wajib dan fatwa tersebut tidak pernah dicabut oleh MUI,” tegas Gito.

Kepala Perwakilan Unicef di Pulau Jawa Arie Rukmantara menambahkan, imunisasi merupakan hak setiap anak untuk bisa menjaga kesehatannya. Bahkan imunisasi disebut sebagai benteng paling kuat bagi anak-anak untuk mencegah serangan penyakit.

Pada tahun 2017 perhatian masyarakat di Indonesia dikagetkan dengan adanya 954 kasus difteri yang terjadi di 170 kabupaten/kota di 30 provinsi. Dari jumlah kasus itu, sebanyak 44 orang diantaranya meninggal dunia.

 Angka kematian atau Case Fatality Rate (CFR) adalah 4,6 persen yang berarti dari 100 orang yang menderita penyakit difteri, terdapat 4-5 penderita yang meninggal. Angka CFR nasional ini lebih rendah dari data angka CFR global yang dirilis WHO yaitu sekitar 5-10 persen.

Suatu wilayah dikatakan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri apabila ditemukan minimal satu kasus terduga difteri. Dengan terjadinya KLB difteri di berbagai daerah maka harus segera dilakukan Outbreak Response Immunization (ORI). Jawa Timur pun akhirnya mengalami KLB karena banyaknya warga yang terdeteksi terkena difteri dan sudah ada 16 korban meninggal dunia.

 ”Jadi kita membutuhkan kekebalan kelompok yang bisa menanggkal difteri. Cakupan imunisasi difteri harus bisa ditingkatkan untuk proteksi di berbagai kabupaten/kota di Jatim,” jelasnya.[way/ted]

Tag : difteri

Berita Terkait

Komentar

Kanal Pendidikan & Kesehatan