DPRD Jember Persoalkan Pelaksanaan UNBK

Rabu, 07 Februari 2018 11:34:33
Reporter : Oryza A. Wirawan
DPRD Jember Persoalkan Pelaksanaan UNBK

Jember (beritajatim.com) - Pemberian bantuan komputer untuk keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) yang tak sesuai hasil pembahasan APBD Kabupaten Jember 2017 menunjukkan adanya persoalan serius di tubuh Dinas Pendidikan setempat.

Dalam APBD 2017, Komisi D DPRD dan Dinas Pedidikan Jember sudah sepakat menganggarkan pengadaan komputer dan perangkatnya untuk minimal masing-masing satu sekolah menengah pertama (SMP) negeri di 31 kecamatan.

Tujuannya agar setidaknya di setiap kecamatan minimal ada satu sekolah negeri yang bisa mengikuti UNBK. Namun ternyata, dari 94 lembaga SMP negeri, hanya ada 25 SMP negeri yang bisa melaksanakan UNBK. Sisanya mengikuti cara konvensional, yakni ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP).

"Kami kecewa, karena satu nilai penting UNBK adalah tingkat kejujuran seratus persen. Melihat kondisi seperti ini, kami punya pertanyaan besar: lembaga negeri yang setiap tahun diperhatikan melalui APBD dan jumlah rombel (rombongan belajar) siswanya lebih besar bila dibandingkan lembaga swasta, tapi ternyata tidak punya kemampuan melaksanakan UNBK. Ini jadi pintu masuk kita agar bisa melakukan investigasi: banyak persoalan di lembaga sekolah kita, terutama negeri, yang selama ini tidak diperhatikan. Saya yakin orang-orang Dispendik jarang turun (ke lapangan)," kata Isa Mahdi, anggota Komisi D DPRD Jember.

"Ini persoalan serius yang harus kita perhatikan. Jadi selama ini yang digembar-gemborkan soal sekolah negeri tidak pantas. Murid-murid kita terkooptasi pemikiran harus bisa masuk SMP negeri. Tapi ternyata kondisinya seperti ini, mengecewakan. Apa nilai plus sekolah negeri, kalau ternyata ujian masih menggunakan kertas," kata Isa.

"Ini tolok ukur, bahwa selama ini kinerja Dispendik mengecewakan. Komisi D harus turun melakukan monitoring ke sekolah-sekolah, agar sekolah yang hanya main-main soal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kita ketahui sejak awal," kata Isa.

Pelaksana Tugas Ketua Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali membenarkan, jika telah menganggarkan pembelian komputer untuk 39 lembaga SMP pada APBD 2017. "Insya Allah 39 lembaga ini mengikuti UNBK. Jadi 39 lembaga ini menyebar, tak hanya negeri tapi juga swasta, sehingga ada 66 lembaga yang bisa mengikuti UNBK," katanya. Ia menargetkan tiga tahun ke depan semua lembaga negeri bisa mengikuti UNBK. [wir/but]

Tag : unbk

Berita Terkait

Kanal Pendidikan & Kesehatan