Suko Widodo Resmi Jadi Doktor Ilmu Sosial ke-201 Unair

Jum'at, 08 September 2017 11:46:59
Reporter : Fahrizal Tito
Suko Widodo Resmi Jadi Doktor Ilmu Sosial ke-201 Unair

Surabaya (beritajatim.com) - Suko Widodo Pakar komunikasi Publik Universitas Airlangga (Unair) berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Sosial ke-201 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair.

Gelar yang akademik yang diraih dengan indeks prestasi kumulatif 3,81 ini,​ setelah Sukowidodo berhasil mempertahankan​ disertasinya yang berjudul “Kolonisasi Ruang Publik dalam Penyiaran Publik di Indonesia, Studi Kasus Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur (TVRI Jatim dan ATV Batu)”, di depan tujuh dewan penguji dan penyanggah dalam sidang terbuka di ruang Adi Sukadana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penguji dan penyanggah diantaranya Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo dan dosen Universitas Indonesia yang biasa tampil di televisi Effendi Ghazali, PhD, Prof. Mustain, Prof. Djoko Santoso, Prof. Budi Prasetya, Vincensio Dugis, Ph.D, dan Dr. Suprawoto, MSi.

“Penelitian disertasi ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penyelenggaran siaran televisi di Indonesia,” kata Suko.

Pria yang juga sebagai Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair itu mengatakan, regulasi pertelevisian diberlakukan sebagai konsekuensi dari upaya membangun sistem demokrasi di Indonesia. Contohnya dengan keberadaan media televisi di berbagai daerah akan memiliki ruang publik sebagai saran mengekspresikan kepentingannya. Sehingga kompetisi stasiun televisi lokal yang ketat dan beberapa stasiun televisi kesulitan menjalankan operasional siarannya.

"Hal sama juga berlangsung pada televisi publik lokal yang terpaksa harus menerabas aturan demi keberlangsungan operasional siarannya. Akibatnya, publik setempat yang seharusnya memperoleh ruang publiknya sebagai konsekuensi dari otonomi penyiaran, dalam kenyataannya tidak mendapatkannya secara maksimal,” ungkap Suko.

Ia menjelaskan, perhatian utama disertasi ini bertujuan mengetahui pemahaman pemangku kepentingan penyiaran publik tentang ruang publik, praktik pengelolaan lembaga penyiaran publik dalam menyediakan ruang publik, dan eksistensi forum konsultasi lokal sebagai perwakilan publik dalam menjaga ruang publik.

"Kajian ini difokuskan pada gagasan ruang publik yang dikemukakan Jurgen Habermas dan praktik ekonomi politik media yang diajukan Moscow untuk menjawab tiga persoalan. Diantaranya. Pertama,  pemahaman pemangku kepentingan terhadap ruang publik. Kedua, determinasi kepentingan politik dan ekonomi yang selama ini terjadi dan dipraktikkan di lembaga penyiaran televisi publik di Jawa Timur yakni TVRI Jatim dan A-TV Batu Malang. Ketiga, eksistensi perwakilan publik dalam ikut serta menjaga ruang publik di televisi publik," paparnya.

Ia mengungkapkan, penelitian ini merujuk pada gagasan ruang publik yang berada di televisi publik yang dalam otoritasnya wajib memfasilitasi ruang berkomunikasi bagi publik dan kemudian menelaahnya dengan pendekatan ekonomi politik.

Sumber data untuk membongkar praktik penyiaran televisi lokal ini berasal dari dokumen dan teks hasil interview dari para narasumber, seperti pengelola televisi publik, budayawan, lembaga swadaya masyarakat, anggota parlemen, akademisi, jurnalis dan lembaga pengawas televisi.

"Ada dua manfaat dari penelitian disertasi ini. Pertama, manfaat teoritisnya penelitian ini memberi dapat meberi sumbangan analisis dalam mengkaji kehidupan penyiaran publik melalui pendekatan ekonomi politik media," ungkapnya.

"Semoga penelitian saya bisa memiliki dampak konkret bagi ranah keilmuan teoritis, maupun di ranah praktek pengelolaan pertelevisian tanah air. Sehingga, pertelevisian kita, khususnya televisi lokal, bisa lebih bersumbangsih dalam menyalurkan aspirasi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, dosen Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali mengatakan kadangkala orang membuat disertasi sambil berpikir, nanti kalau jadi ahli atau pakar bisa laku atau tidak di pasaran. "Misalnya jadi ahli komunikasi politik yang kemudian bisa menjadi konsultan dalam Pilkada. Sudah terbayang berapa miliar yang didapat nanti," kata dia.

Hal itu berbanding terbalik dengan yang dilakukan Suko Widodo. Menurut Effendi, yang ditempuh Suko ini kadang-kadang disebut jalan sunyi, "the third way taken" atau jalan ketiga yang orang lain tidak lewat. "Karena jangan-jangam dia (Suko) satu-satunya ahli penyiaran publik yang berlevel doktor," ujarnya.

Sebagai ahli penyiaran publik, lanjut dia, jalannya seperti jalan sunyi. Tidak banyak uangnya, orang sudah tidak peduli penyiaran publik ditonton atau tidak, serta sedikit yang meneliti. Padahal, di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Jepang, Korea Selatan, serta Australia, penyiaran publiknya maju.

Gubernur Jatim Soekarwo mengapresiasi langkah Suko Widodo yang masih memikirkan penyiaran publik sebagai ruang publik. "Dia memang harus mendengarkan suara yang tidak didengar karena liberalisme makin memarjinalkan penyiaran publik," ujar pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini.

Diketahui, tugas akhir Suko dipromotori oleh Prof. Dr. Hotman Siahaan., Drs. Sedangkan Prof. Rachmah Ida, Dra., M.Comm., PhD, tercatat sebagai ko-promotor. [ito/but]

Tag : unair

Berita Terkait

Kanal Pendidikan & Kesehatan