Dugaan Korusi Rendra Kresna, KPK Periksa 4 Saksi

Rabu, 05 Desember 2018 11:47:06
Reporter : Hendra Brata
Dugaan Korusi Rendra Kresna, KPK Periksa 4 Saksi

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan periksaan empat saksi dalam kasus yang menjerat Bupati Malang non aktif Rendra Kresna. Tiga saksi; Plt Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Malang Avicenna M Saniputera, Guraisy Moh Baisa (Wiraswasta) dan Sumarsito (karyawan swasta) diperiksa dalam kasus gratifikasi.

Sedangkan satu orang lainnya, Ali Murtopo diperiksa dalam tindak pidana suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

''Keempatnya diperiksa untuk tersangka RK (Rendra Kresna),'' kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (5/12/2018).

Febri belum menjelaskan materi pemeriksaan terhadap keempat saksi. Dia hanya menyebut, pemeriksaan untuk melengkapi penyidikan dalam kasus yang menjerat Rendra. ''Keempatnya diperiksa sebagai saksi,'' ujarnya.

Seperti diketahui, KPK akhirnya mengumumkan status Bupati Malang Rendra Kresna yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Penyediaan Sarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang dan Proyek Lainnya. Total suap dan gratifikasi mencapai Rp 7 miliar.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dua dugaan tindak pidana korupsi. Yaitu suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang dan gratifikasi.

Dalam perkara pertama, Rendra diduga menerima suap terkait terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang. Tersangka Rendra diduga menerima suap dari tersangka AM sekitar Rp 3,45 Miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011.

Dalam perkara pertama, Rendra menjadi tersangka bersama AM (Ali Murtopo) Swasta dari pihak swasta. Ali dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Rendra dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara kedua, Rendra diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara Negara. Rendra bersama Eryk Armando Talia (EAT) dari swasta diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang setidaktidaknva sampai saat ini sekitar total Rp 3,55 miliar.

KPK menyangkakan RK dan EAT melanggar Pasal 128 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rendra diduga tidak pernah melaporkan penerlmaan gratifikasl tersebut pada KPK sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [hen/but]

Tag : korupsi malang

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal