KPK Finalisasi Penyidikan Kasus Anggota DPRD Malang

Kamis, 22 Nopember 2018 22:23:26
Reporter : Hendra Brata
KPK Finalisasi Penyidikan Kasus Anggota DPRD Malang

Jakarta (beritajatim.com) - Penyidik KomisinPemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan pemeriksaan dua anggota DPRD Malang Arief Hermanto dan Teguh Mulyono. Mereka diperiksa sebagai tersangka suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang TA 2015.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidik masih mendalami terkait penerimaan uang ketok palu dalam pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang TA 2015. "KPK sedang proses finalisasi penyidikan untuk DPRD Malang ini," kata Febri, Kamis (22/11/2018) malam.

Sehingga, lanjutnya, beberapa rincian penerimaan untuk orang per orang terus dikonfirmasi kembali sebagai wujud kehati-hatian dan kecermatan dalam penanganan perkara. "Selain itu Penyidik juga memfasilitasi hak tersangka terkait saksi meringankan jika kedua tersangka bermaksud ajukan ke penyidik," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang jadi tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015 dari Moch. Anton selaku Walikota Malang periode tahun 2013 s/d 2018.

Penerimaan gratifikasi tersebut, terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubaha Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mereka adalah AH (Arief Hermanto), TMY (Teguh Mulyono), MTO (Mulyanto), CA (Chaeroel Anwar), SHO (Suparno Hadiwibowo), IGZ (Imam Ghozali), MFI (Muhammad Fadli), AI (Asia Iriani), ITJ (Indra Tjahyono), EAI (Een Ambarsari), BTO (Bambang Triyoso), DY (Diana Yanti), SG (Sugiarto), AFA (Afdhal Fauza), SFH (Syamsul Fajrih), HSO (Hadi Susanto), EFA (Erni Farida), SYD (Sony Yudiarto), HPO (Harun Prasojo), TPW (Teguh Puji Wahyono), CAI (Choirul Amri), dan RHO (Ribut Harianto).

Atas perbuatannya tersebut, 22 Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka juga dijerat Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [hen/suf]

Tag : korupsi malang

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal