Mantan Wakil Bupati Malang Diduga Suap Bupati Mojokerto

Rabu, 07 Nopember 2018 17:20:53
Reporter : Hendra Brata
Mantan Wakil Bupati Malang Diduga Suap Bupati Mojokerto

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan suap terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Sebelumnya, pada tanggal 18 April 2018 telah dilakukan Penyidikan dugaan suap dengan tiga orang sebagai tersangka, yaitu: MKP (Mustofa Kamal Pasa) Bupati Mojokerto dua periode; OKY (Ockyanto) Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group), dan OW (Onggo Wijaya), Dlrektur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi lndonesia (Protelido).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kemudian, dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah fakta fakta baru sehingga KPK melakukan pengembangan penyidikan tersebut pada pihak lain.

''Setelah terpenuhl bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat Penyidikan sejalan dengan penetapan 3 orang lagi sebagai tersangka,'' kata Febri, Rabu (7/11/2018).

Ketiga tersangka itu adalah, NT (Nabiel Tltawano), ASH (Achmad Suhawi), Direktur PT. Sumawijaya), dan ASB (Ahmad Subhan) Swasta Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015.

Febri menyebut, tersangka NT diduga bersama-sama OKY selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) memberi hadiah atau janji kepada MKP selaku Bupati Momkerto penode 2010-2015 dan periode 2016-2021 terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan 11 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Sedangkan, tersangka ASH dan ASB diduga bersama sama OW selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunlkasl Indonesia (Protelindo) memberi hadiah atau janji kepada MKP selaku Bupati Mojokerto perlode 2010 2015 dan periode 2016 2021.

''Pemberian terkait dengan Pengurusan lzin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan 11 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015,'' kata Febri. [hen/but]

Tag : korupsi, kpk

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal