KPK Panggil Kabag Layanan Kota Pasuruan

Rabu, 07 Nopember 2018 15:56:45
Reporter : Hendra Brata
KPK Panggil Kabag Layanan Kota Pasuruan

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Hari ini KPK memanggil Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Njoman Swasti.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, bersama Swasti penyidik juga memanggil empat orang lainnya yang berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Rusgiyanto, Murti, Andy Wiyono, dan H Fadholi. "Semua diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Staf Ahll/Plh Kadis PU Kota Pasuruan, WTH (Wahyu Tri Hardianto, red)," ujar Febri, Rabu (8/11/2018).

Selain itu, lanjutnya, KPK juga memanggil Wali Kota Pasuruan non aktif Setiyono yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Menurut Febri, Setiyono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya. "Setiyono diperiksa juga diperiksa untuk tersangka WTH," kata Febri.

Seperti diketahui, kasus ini berawal saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono dalam dugaan penerimaan hadiah dan Janji oleh Walikota Pasuruan terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam OTT tersebut, KPK sempat mengamankan total tujuh orang di Ambon, yaitu: 1. SET (Setiyono). Walikota Pasuruan periode 2016-2021, DFN (Dwi Fitri Nurcahyo), Staf Ahll/Plh Kadis PU Kota Pasuruan, WTH (Wahyu Tri Hardianto) Staf Kelurahan Purutrejo, MB (Muhamad Buqir) Swasta/Perwakilan CV. M, HM (Hud Muhdlor), Swasta/Pemillk CV. M, H (Hendrik) Staf Bapenda/Keponakan Setiyono, dan pengelola keuangan SA (Siti Amini), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

Dalam kasus Wali Kota Pasuruan Setiyono, KPK pun menemukan sejumlah istilah atau kode yang digunakan dalam dugaan penerimaan hadiah dan Janji oleh Walikota Pasuruan terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Terindentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini, yaitu: "ready mix" atau campuran semen dan "Apel" untuk fee proyek dan "Kanjengnya" yang diduga berarti Walikota. Diduga proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur oleh Walikota melalui tiga orang dekatnya. Menggunakan istilah Trio Kwek-Kwek) dan ada kesepakatan komitmen fee rata-rata antara 5-7 persen untuk proyek bangunan dan proyek pengairan.

Komitmen yang disepakati untuk Walikota dari proyek PLUT KUMKM ini adalah sebesar 10 persen dari nilai HPS yaitu sebesar Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pok|a. Pemberian dilakukan secara bertahap, yaitu tanggal 24 Agustus 2018 MB transfer kepada WTH sebesar Rp 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi. Kemudian, tanggal 4 September 2018, CV. M ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2,2 miliar. Tanggal 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang MB setor tunai kepada Walikota melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih sebesar Rp 115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair.

KPK pun langsung melakukan penahanan terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur. Sementata terhadap tersangka MB (Muhamad Buqir) Swasta/ Perwakilan CV. M ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun DFN (Dwi Fitri Nurcahyo), Staf Ahll/Plh Kadis PU Kota Pasuruan, WTH (Wahyu Tri Hardianto) Staf Kelurahan Purutrejo ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. (hen/kun)

Tag : korupsi, kpk

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal