KPK Panggil Tiga Kepala Dinas Kota Pasuruan

Selasa, 06 Nopember 2018 11:20:28
Reporter : Hendra Brata
KPK Panggil Tiga Kepala Dinas Kota Pasuruan

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga kepala dinas kota Pasuruan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, tiga kepala dinas yang dipanggil adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (​LHKP) Kota Pasuruan Rudyanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pasuruan Ermita, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Bambang Pramono.

Selain itu, KPK juga memanggil PNS RSUD Kota Pasuruan M Rizal. "Semua dipanggil untuk tersangka Staf Ahli/Plh Kadis PU Kota Pasuruan, WTH (Wahyu Tri Hardianto, red)," ujar Febri, Selasa (7/11/2018).

Disamping itu, lanjut Febri, penyidik juga memeriksa salah satu tersangka yakni Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo. Febri mengatakan, Dwi Fitri diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka yang berasal dari swasta Muhamad Buqir. "Dwi Fitri Nurcahyo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MB," ujarnya.

Seperti diketahui, kasus ini berawal saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono dalam dugaan penerimaan hadiah dan Janji oleh Walikota Pasuruan terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam OTT tersebut, KPK sempat mengamankan total tujuh orang di Ambon, yaitu: 1. SET (Setiyono). Walikota Pasuruan periode 2016-2021, DFN (Dwi Fitri Nurcahyo), Staf Ahll/Plh Kadis PU Kota Pasuruan, WTH (Wahyu Tri Hardianto) Staf Kelurahan Purutrejo, MB (Muhamad Buqir) Swasta/Perwakilan CV. M, HM (Hud Muhdlor), Swasta/Pemillk CV. M, H (Hendrik) Staf Bapenda/Keponakan Setiyono, dan pengelola keuangan SA (Siti Amini), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

Dalam kasus Wali Kota Pasuruan Setiyono, KPK pun menemukan sejumlah istilah atau kode yang digunakan dalam dugaan penerimaan hadiah dan Janji oleh Walikota Pasuruan terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Terindentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini, yaitu: 'ready mix' atau 'campuran semen' dan 'Apel' untuk fee proyek dan 'Kanjengnya' yang diduga berarti Walikota. Diduga proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur oleh walikota melalui tiga orang dekatnya. Menggunakan istilah Trio Kwek-Kwek dan ada kesepakatan komitmen fee rata-rata antara 5-7 persen untuk proyek bangunan dan proyek pengairan.

Komitmen yang disepakati untuk Walikota dari proyek PLUT KUMKM ini adalah sebesar 10 persen dari nilai HPS yaitu sebesar Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pok|a. Pemberian dilakukan secara bertahap, yaitu tanggal 24 Agustus 2018 MB transfer kepada WTH sebesar Rp 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi. Kemudian, tanggal 4 September 2018, CV. M ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2,2 miliar. Tanggal 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang MB setor tunai kepada Walikota melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih sebesar Rp 115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair.

KPK pun langsung melakukan penahanan terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur. Sementata terhadap tersangka MB (Muhamad Buqir) Swasta/ Perwakilan CV. M ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun DFN (Dwi Fitri Nurcahyo), Staf Ahll/Plh Kadis PU Kota Pasuruan, WTH (Wahyu Tri Hardianto) Staf Kelurahan Purutrejo ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. (hb/kun)

Tag : korupsi, kpk

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal