Terima Rp 7 Miliar, Bupati Malang Dijerat Dua Perkara

Kamis, 11 Oktober 2018 18:28:55
Reporter : Hendra Brata
Terima Rp 7 Miliar, Bupati Malang Dijerat Dua Perkara

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan status tersangka Bupati Malang Rendra Kresna. Politikus Partai Nasdem itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Penyediaan Sarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang dan Proyek Lainnya dengan total penerimaan uang mencapai Rp 7 miliar.

"KPK sangat menyesalkan masih terjadinya praktek korupsi yang dilakukan Kepala Daerah, terutama dalam kasus ini yang dilakukan untuk membayar utang atau pinjaman uang yang digunakan untuk kampanye di Pilkada," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di kantornya, Kamis (11/10/2018).

Dia mengatakan, setelah menerima laporan dari masyarakat dan melakukan penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dua dugaan tindak pidana korupsi. "Yaitu suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang dan gratifikasi," ujarnya.

Dalam perkara pertama, Rendra diduga menerima suap terkait terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang. "Tersangka RK diduga menerima suap dari tersangka AM sekitar Rp 3,45 Milyar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011," tegas Saut.

Dalam perkara pertama, Rendra menjadi tersangka bersama AM (Ali Murtopo) Swasta dari pihak swasta. Ali dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Rendra dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saut menambahkan, daiam perkara kedua, Rendra diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara Negara. Rendra bersama Eryk Armando Talia dari swasta diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang setidaktidaknva sampai saat ini sekitar total Rp 3,55 miliar.

"KPK menyangkakan RK dan EAT melanggar Pasal 128 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Saut.

Saut juga menyebut, Rendra diduga tidak pernah melaporkan penerlmaan gratifikasl tersebut pada KPK sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (hen/kun)

Tag : korupsi, kpk

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal