Pengamat Politik UB Wawan Sobari:

Malang Raya Gambaran Demokrasi Indonesia yang Salah Jalan

Kamis, 11 Oktober 2018 17:25:21
Reporter : Lucky Aditya Ramadhan
Malang Raya Gambaran Demokrasi Indonesia yang Salah Jalan
Bupati Malang Rendra Kresna

Malang (beritajatim.com) - Bupati Malang Rendra Kresna mengaku ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011. Ia diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 600 juta dari dua kontraktor.

Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari mengatakan fenomena yang terjadi di Wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang) sebagai sebuah gambaran kondisi Demokrasi Indonesia yang telah salah jalan.

Tiga pejabat publik yang terjerat kasus korupsi di wilayah Malang Raya adalah, mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terjerat kasus dugaan suap atas proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair Pemkot Batu tahun 2017, dengan nilai kontrak Rp 5,26 miliar sebelum pajak. Ia ditangkap KPK pada Sabtu (16/9/2017).

Kemudian mantan Wali Kota Malang Moch Anton menjadi tersangka KPK atas kasus suap pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun 2015. Ia diduga memberi janji atau hadiah kepada anggota DPRD Kota Malang.

"Menurut Kemendagri sudah 171 kepala daerah yang menjadi tersangka bahkan ada yang sudah menjadi terpidana. Kalau pak Rendra Kresna resmi tersangka, makan akan jadi 172 kepala daerah tersanka KPK," kata Wawan, Kamis, (11/10/2018).

Wawan mengatakan fenomena korupsi di Kota Malang merupakan sebuah resiko dari sistem demokrasi atau Pilkada secara langsung. Sebab, saat pencalonan kepala daerah terpilih mereka telah mengeluarkan ongkos atau biaya yang cukup besar untuk menjadi pemenang dalam konstestasi politik.

"Nah sekarang, Pilkada biaya itu kan tidak hanya dikeluarkan saat mencalonkan dan sudah jadi tapi juga saat menjabat karena dia harus memelihara konstituen. Karena harus tetap berterimakasih pada mesin politik," ujar Wawan Sobari.

"Itu yang kemudian, atau dalam persidangan dan kasus lain selain Malang, yang diungkap KPK, di Jombang, Mojokerto, di beberapa tempat lain menunjukan jika itu ada kaitanya dengan Pilkada. Sebenarnya demokrasinya tidak salah, yang salah adalah orangnya," imbuh Wawan Sobari.

Wawan mengatakan berdasarkan hasil riset yang ia lakukan, apa yang terjadi kepada pejabat di wilayah Malang Raya akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan publik. Masyarakat mulai tak percaya dengan legislatif dan eksekutif.

Tingkat kepercayaan dinilai menurun drastis. Menurutnya masyarakat akan mengingat perilaku koruptor para pejabat publik. Sebab, tiga kepala daerah di wilayah Malang Raya tersandung kasus korupsi dalam waktu yang berdekatan.

"Efeknya begitu besar terhadap menurunnya publik trust atau kepercayaan rakyat terhadap pemerintah maupun eksekutif dan legislatif. Sampai muncul kritikan masyarakat, (aku lek pajak dikejar-kejar harus tepat waktu, tapi ternyata bayar pajak kayak gini (dikorupsi). Pemimpinnya tidak akuntabel tidak amanah). Jadi istilahnya masyarakat betul mengingat itu," tandasnya.

Adapun Rendra Kresna mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang menimpanya. Hal itu diketahui sesuai dengan berita acara penggeledahan. Meski hingga saat ini KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi.

Sementara penggeledahan oleh tim penyidik KPK terus berlangsung. Pada hari ini KPK menggeledah beberapa kantor dinas di Kabupaten Malang. Diantaranya, Kantor Pemkab Malang, di Kepanjen dan Dishub Kabupaten Malang. [luc/but]

Tag : korupsi malang

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal