Tiga Swasta Diperiksa untuk Tersangka Bupati Non Aktif Syahri Mulyo

Jum'at, 14 September 2018 11:08:28
Reporter : Hendra Brata
Tiga Swasta Diperiksa untuk Tersangka Bupati Non Aktif Syahri Mulyo
Febri Diansyah Juru Bicara KPK

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi yang berasal dari swasta dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar.

Ketiganya diperiksa untuk tersangka Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ketiga saksi yang diperiksa adalah, Sukamto, Uni Fitria, dan Supriyono. Febri tidak menjelaskan kaitan ketiga saksi dalam kasu ini.
''Diperiksa untuk tersangka SM,'' kata Febri, Jumat (14/9/2018).

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari serangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Kemudian KPK menetapkan beberapa orang termasuk Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar.

Samanhudi diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari Susilo Prabowo yang merupakan kontraktor.  Uang diberikan melalui Bambang Purnomo sebagai ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

Fee ini diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen yang disepakati. Sedangkan 2 persen akan dibagi-bagi kepada dinas.

Adapun Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp 1 miliar juga diduga menerima suap dari Susilo Prabowo. Uang tersebut diberikan melalui Agung Prayitno terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan peningkatan jalan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Diduga pemberian ini ke-3. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian ke-2 sebesar Rp 1 miliar.

Susilo merupakan salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018. (ted)

Tag : korupsi, tulungagung

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal