Sengketa Lahan

Saksi: Status Tanah di Gayungan Adalah Eigendom Verponding

Rabu, 25 Juli 2018 23:52:15
Reporter : Nyuciek Asih
Saksi: Status Tanah di Gayungan Adalah Eigendom Verponding

Surabaya (beritajatim.com) - Sidang sengketa tanah di Gayungan kembali mengagendakan pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam sidang yang dipimpin hakim Lusinda Panjaitan ini mendatangkan lurah Menanggal sebagai saksi dari tergugat 2 intervensi 5,6,7 yakni Alim Setiawan, Sumardji, Dewi Sri Wulandari yang diwakilkan pada kuasa hukumnya Agus Mulyo SH MHum.

Dalam sidang ini, Agus Mulyo mendatangkan tiga saksi yakni Manan lurah Gayungan, Ariyati Pratiwi selaku lurah Menanggal dan Camat Gayungan Soedibyo.

Yang dimintai keterangan pertama adalah lurah Menanggal Ariyati Pratiwi. Dalam keterangannya, Ariyati menyatakan bahwa status tanah di Menanggal adalah Eigendom Verponding 7158. Saksi mengetahui hal itu sesuai keterangan Camat.

Selama dia menjabat sebagai lurah ada pengajuan dari Yayasan Kas Pembangunan (YKP) atas nama Direkturnya yakni Catur dengan dasar perolehan tanah dari Eigendom Verponding. Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut awalnya Eigendom Verponding adalah keterangan Catur. Sementara pihak YKP menurut saksi mengajukan hak kepemilikan juga berdasarkan bukti pelunasan cicilan, surat pernyataan belum ada sertifikat kepemilikan, dan blanko dari BPN dan surat penguasaan fisik.

Saksi juga menyatakan bahwa selama dia menjabat sebagai lurah, tidak pernah ada pengajuan tanah yasan. Begitupun lurah sebelumnya, karena di buku catatan juga tidak ada permohonan surat untuk tanah yasan.

Terkait iuran pembangunan daerah (ipeda) atas nama Umar, Agus Mulyo menanyakan adakah seorang ahli waris yang meminta surat riwayat tanah, petok, sporadik terkait Ipeda tersebut? Menurut saksi,  pernah ada yang meminta atas nama Arifin sekitar April 2017, dan saksi diminta untuk menandatangani surat permohonan dari BPN, tapi tidak ditandatangani oleh saksi. Kemudian datang kembali pada Mei 2017, datang dengan Armatim, dijawab secara tertulis. Saksi kemudian turun ke lokasi tanah yang dimohonkan dan ternyata sudah ada bangunan dan ada sebagian yang kosong.

Saksi menambahkan, saat mengajukan permohonan kepemilikan, Arifin yang mengaku sebagai ahli waris Umar datang membawa fotokopi leter C yang sudah diligalisir, blanko permohonan BPB, fotokopi buku nikah Umar dan Aisyah, fotokopi keterangan waris dan fotokopi ipeda. "Semua bukti hanya fotokopi, dan tidak membawa bukti petok," ujar saksi.

Saksi kemudian mencari informasi ke RW dan ternyata kurang paham. Kemudian menemui pengurus kampung namanya Gaguk dan Bambang. Nah, menurut keterangan Gaguk dan Bambang inilah saksi kemudian mengetahui bahwa sebagian besar warga sudah memiliki bukti kepemilikan. "Saya kemudian diberi bukti berupa fotokopi sertifikat kurang lebih 10 sertifikat," ujarnya.

Terkait nama Umar di Ipeda, apakah benar-benar Umar yang diajukan ahli waris? Saksi menjawab tidak tahu. Apakah Ipeda yang tercatat di kelurahan, tercatat batas-batas tanah? Menurut saksi tidak ada makanya dia datang ke lokasi.

Saksi kedua adalah lurah Gayungsari Manan, dalam keterangannya Manan menyatakan bahwa Arifin pernah meminta surat keterangan domisili atas nama Umar dan surat keterangan waris. Namun surat keterangan tersebut akhirnya dicabut, sebab Umar yang dimaksud Arifin berbeda dengan Umar warga Gayungsari, dan saksi juga sudah meminta pada Arifin untuk mengembalikan.

"Namun ahli waris tidak beritikad baik untuk mengemembalikan sampai saat ini," ujar saksi. Saksi yang ketiga adalah Camat Gayungan Soedibyo yang menyatakan bahwa di wilayah yang dia pimpin, yakni kelurahan Ketintang, Gayungan dan Menanggal status tanahnya Eigendom Verponding 7159.

Dalam sidang kali ini terkesan boros waktu karena penggugat sering memberikan pertanyaan mengulang serta pertanyaan yang mubazir. Oleh karenanya seringkali mendapat teguran dari majelis hakim.

"Tolong ya diperhatikan, pertanyaan yang sudah disampaikan jangan diulang. Dan pertanyaan harus sesuai dengan materi perkara, jangan membuat pernyataan,"  ujar hakim Lusinda. [uci/suf]

Tag : sengketa tanah

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal