Sidang Gugatan Tanah The Gayungsari

Agus Mulyo: Penggugat Hanya Berdasar pada Ipeda Bukan Petok D

Rabu, 11 Juli 2018 18:37:54
Reporter : Nyuciek Asih
Agus Mulyo: Penggugat Hanya Berdasar pada Ipeda Bukan Petok D

Surabaya (beritajatim.com) - Sidang sengketa tanah di Menanggal kembali mengagendakan pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam sidang yang dipimpin hakim Lusinda Panjaitan ini mendatangkan lurah Menanggal sebagai saksi dari tergugat 2 intervensi 5,6,7 yakni Alim Setiawan, Sumardji, Dewi Sri Wulandari yang diwakilkan pada kuasa hukumnya Agus Mulyo SH MHum.

Dalam sidang kali ini pihak tergugat dua intervensi 5,6,7 yang diwakilkan kuasa hukumnya Agus Mulyo mendatangkan dua lurah yakni Manan lurah Gayungan dan Ariyati Pratiwi selaku lurah Menanggal.

Atas kehadiran dua saksi ini menuai protes dari pihak penggugat yang diwakilkan kuasa hukumnya Ridha Sjartina yang meminta agar kedua saksi membawa surat perintah dari atasan (camat) untuk bersaksi di pengadilan.

"Karena kedua saksi datang atas nama kedinasan jadi saya meminta agar disertakan surat tugas dari atasan sebab keterangannya juga harus dipertanggungjawabkan secara kedinasan," ujar Ridha, Rabu (11/7/2018).

Keberatan Ridha ini mendapat tanggapan dari Agus Mulyo yang menyatakan bahwa harusnya kedua saksi tetap dimintai keterangan dan surat tugas bisa menyusul. Terlebih lagi, harusnya sebagai pejabat mestinya kedua saksi dihormati karena sudah bersedia datang untuk bersaksi.

" Dua saksi ini kan pejabat, dan apa yang diterangkan tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara kedinasan. Dan masalah administrasi yakni surat dari Camat kan bisa disusulkan, toh para saksi juga sudah dimintai identitas sebagai seorang lurah," ujar Agus.

Setelah sempat diskors oleh majelis hakim, akhirnya diputuskan kedua saksi tidak bisa dimintai keterangannya hari ini dan dilanjutkan dalam persidangan minggu depan.

Atas putusan hakim ini, pihak Agus terlihat kecewa namun dia menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim untuk menunda persidangan minggu depan.

Perlu diketahui, dalam kasus ini penggugat yakni Haji Siti Aisyah dan kawan-kawan menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas objek sengketa tanah di kelurahan Menanggal Surabaya. Dalam gugatan disebutkan jiia sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan tergugat (BPN) adalah tidak sah. Sebab para tergugat mengklaim bahwa mereka adalah pemilik objek sengketa tersebut dengan bukti petok D.

Atas gugatan tersebut pihak tergugat 2 intervensi 5,6,7 yang diwakilkan Agus Mulyo SH MHum memberikan tanggapan dalam dupliknya. Menurut Agus, pihaknya sudah sah memiliki alas hak berupa SHGB dan bukan seperti dalil para penggugat yang berdasarkan Tanah Yasan (hak milik) yang bersumber dari Petok D no 241 dengan no persil 13 kelas 1. " Sementara dalam gugatannya para penggugat tidak bisa menyebutkan batas-batas tanah yang dimaksud dalam sengketa, mengingat dalam pengajuan gugatan terhadap tanah yang belum bersertifikat harus bisa menyebutkan letak dan batas-batas tanah sehingga jelas dan terang kedudukan hukumnya," ujar Agus.

Lebih lanjut Agus menyatakan bahwa pihaknya sudah melalui prosedur yang benar dalam memiliki objek sengketa, sebab tahapan-tahapan sebagaimana tertuang dalam pasal 19 No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria yakni sebagai pemegang SHGB yang bersumber dari tanah negara (Eigendom Verponding) yang perolehan haknya berdasarkan permohonan kepada BPN kota Surabaya.

"Sedangkan para penggugat dalam gugatannya mengaku sebagai pemilik objek sengketa tapi hanya berdasar pada petok D yang bersumber dari tanah yasan dan menurut catatan lurah bahwa yang dimiliki para penggugat bukan Petok D melainkan Ipeda (Iuran Pendapatan Daerah) no 241 bukan Petok D 241," tambahnya.

Selain itu lanjut Agus, pihak penggugat dalam gugatannya juga berusaha menguasai objek sengketa dengan membuat laporan polisi bahwa para penggugat telah kehilangan satu lembar petok D nomor 241 atas nama Umar yang dikeluarkan lurah Menanggal pada 10 Mei 2016 dan diketahui hilang pada 1 Mei 2016 di dalam rumah Gayungan RT 2 RW 2 Gayungan Surabaya.

"Namun pada saat para penggugat lapor ke SPKT Polda Jatim tidak pernah meminta surat pengantar dari lurah Menanggal," ujar Agus.

Agus menambahkan, kalau merujuk pada putusan MA no 84 tanggal 25 Juni 1973 yang menentukan catatan buku besar (letter C) tidak bisa dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lain. " Dan berdasarkan putusan MA no 234 K/Pdt/1992 pada 20 Desember 1993 yang menyatakan bahwa buku Letter C bukan merupakan bukti hak milik tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pahak terhadap tanah yang dikuasainya," tandas Agus.

Untuk itu Agus menyatakan bahwa SHGB yang dimiliki kliennya sudah bersifat final individual kongkret yang sudah mempunyai kepastian hukum dan mutlak tidak dapat diganggu gugat nilai kebenarannya menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [uci/but]

Tag : sengketa lahan

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal