Kasus Wali Kota Mojokerto, KPK Panggil Direktur RSUD

Rabu, 16 Mei 2018 12:17:57
Reporter : Hendra Brata
Kasus Wali Kota Mojokerto, KPK Panggil Direktur RSUD

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sugeng Mulyadi yang merupakan Direktur RSUD terkait penyidikan kasus dugaan suap  pengalihan anggaran Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017.

Sugeng dipanggil bersama Asisten Administrasi Umum Subambihanto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. "Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MY (Mas'ud Yunus, Wali Kota Mojokerto," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (16/5/2018).

Seperti diketahui, KPK akhirnya menahan Mas'ud di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur cabang KPK, Rabu (9/5). Mas'ud ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 17 November 2017.

Pasal yang disangkakan terhadap Mas'ud yakni pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hingga saat ini, sekurangnya 67 saksi telah diperiksa dalam kasus ini khususnya untuk tersangka MY. Diantaranya,  Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto DPRD Kota Mojokerto, Anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019, Kepala BPPKA Kota Mojokerto, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, pegaawai Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, Kabid Akuntansi dan anggota TAPD RAPBD 2017, PNS lainnya di lingkungan Kota Mojokerto, dan lainnya.

KPK juga telah tiga kali memeriksa Masud sebagai tersangka. Yakni pada 4 Desember 2017 dan 12 Januari 2018, dan 7 Februari 2018.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di Mojokerto, Jawa Timur,  pada pertengahan Juni 2017 lalu. Empat orang ditangkap dan ditetapkan tersangka yakni Purnomo, Abdullah, Umar Faruq, dan Wiwiet. KPK mengamankan uang Rp 470 juta. Sebanyak Rp 300 juta di antaranya merupakan total komitmen fee dari kepala dinas untuk pimpinan DPRD. (hb/kun)

Tag : kpk, korupsi, mojokerto

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal