Ajukan Saksi Meringankan, Keterangannya Justru Memberatkan Terdakwa

Rabu, 16 Mei 2018 00:58:33
Reporter : Nyuciek Asih
Ajukan Saksi Meringankan, Keterangannya Justru Memberatkan Terdakwa

Surabaya (beritajatim.com) - Sidang perkara pemalsuan akta otentik dengan terdakwa Prof. DR. Lanny Kusumawati Dra SH Mhum kembali dilanjutkan di PN Surabaya, Selasa (15/5/2018). Sidang yang dipimpin hakim Maxi Sigarlaki ini mengagendakan keterangan ahli.

Ada dua ahli yang memberikan keterangan dalam sidang kali ini. Mereka adalah Prof DR Edward Omar Sharif Hiariej, SH Mhum, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta (ahli dari JPU) dan Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (ahli dari terdakwa/meringankan).

Sayangnya Prof DR Edward Omar Sharif tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya hanya dibacakan Jaksa I Gusti Putu Karmawan.

Dua Guru Besar Ilmu Hukum Pidana ini sama-sama mempunyai pandangan hukum yang sama, bahwa dibuatnya cover notes oleh Guru Besar Ilmu Hukum Ubaya tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Dua Guru Besar Ilmu Hukum Pidana ini kemudian menguraikan kajian dan pandangan hukumnya, bagaimana seorang Prof. DR. Lanny Kusumawati Dra SH Mhum bisa terjerat pidana karena membuat cover notes.

Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH, dia menjelaskan bagaimana sebuah tindak pidana dianggap selesai jika dikaitkan dengan pasal 263 ayat (1) dan pasal 263 ayat (2). Yang dimaksud membuat disini menurut ahli, seseorang yang membuat surat palsu atau memalsu surat. Perbuatan itu akan dinyatakan selesai jika surat palsunya sudah ada. Untuk yang pasal 263 ayat (2) ini untuk yang menggunakan surat palsu tersebut.  

Selain itu, ahli juga diminta JPU untuk menjelaskan tentang kerugian, khususnya kerugian imateriil karena ahli dipersidangan ini ada menjelaskan bahwa pasal 263 ayat (1) ini tema besarnya adalah kerugiannya adalah materiil.

"Untuk kerugian imateriil, kerugian materiilnya harus ada terlebih dahulu. Surat palsu itu harus ada untuk menimbulkan kerugian. Dan kerugian itu pada prinsipnya materiil. Kerugian imateriil tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kerugian materiil. Untuk kasus ini, adanya kerugian imateriil saja tidak mungkin," papar Prof Dr Mudzakir.

Ahli ilmu pidana yang pernah menjadi saksi meringankan dalam sidang Kopi Sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ini juga memaparkan, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, maka makna kerugian ini adalah kerugian yang terkait dengan surat yang bersangkutan.

"Kalau surat itu berkaitan dengan surat keterangan sesuatu berarti keterangan sesuatu itulah yang digunakan akan menderita kerugian. Prinsipnya, kerugian berdasarkan keterangan sesuatu tersebut. Dan kerugian itu prinsipnya kerugian materiil," ungkap ahli.

Mengenai kuasi materiil, lanjut ahli, ini adalah salah satu cara untuk membedakan perbuatan hukum administrasi atau kesalahan hukum administrasi sebagai kesalahan administrasi dan kepalsuan dalam hukum pidana.

Sementara itu, Prof. DR. Edward Omar Sharif dalam keterangannya yang dibacakan Jaksa I Gusti Putu Karmawan dimuka persidangan menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan surat dan memalsukan surat.

Dalam pernyataannya itu, Prof. menjelaskan, yang dimaksud dengan pemalsuan surat adalah perbuatan tindak pidana yang terdiri dari dua perbuatan, pertama membuat surat palsu yaitu surat aslinya memang tidak ada, namun dibuat versi palsunya atau dapat dikatakan membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

"Kedua, memalsukan surat yaitu memalsukan suatu surat dari versi aslinya. Artinya, surat itu ada aslinya namun dipalsu atau membuat surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dengan surat aslinya," papar Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, SH Mhum dalam keterangannya yang dibacakan jaksa I Gusti Putu Karmawan.

Pada perbuatan membuat surat palsu, sambung Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, SH Mhum dalam keterangannya yang dibacakan jaksa I Gusti Putu Karmawan, pada awalnya tidak ada sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.

Dosen Fakultas Hukum UGM sejak 1999 sampai sekarang ini juga menjelaskan, unsur-unsur atau bestandeel delicttindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur barang siapa adalah subyek hukum perseorangan yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi adresat dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana.

Dia juga menyatakan, dalam pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini, sehingga dapat meliputi siapa saja. Unsur membuat surat palsu atau memalsu surat yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli. [uci/suf]

Tag : pemalsuan

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal