KPK Serahkan Objek Gratifikasi Dua Kuda Sandalwood ke Istana Presiden Bogor

Senin, 12 Maret 2018 22:23:58
Reporter : Hendra Brata
KPK Serahkan Objek Gratifikasi Dua Kuda Sandalwood ke Istana Presiden Bogor

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktur Gratifikasi, Giri Suprapdiono pada pukul 10.00 hari ini (12/3) menyerahkan objek gratifikasi berupa dua ekor kuda jenis Sandalwood kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selanjutnya objek gratifikasi tersebut diserahkan pihak Istana Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedua kuda senilai Rp70 juta tersebut merupakan pemberian hadiah dari Bupati Sumba Barat Daya NTT sebagai pimpinan dari masyarakat Adat Sumba Barat Daya. Kuda tersebut diberikan pada tanggal 25 Juli 2017 kepada Presiden Joko Widodo saat kunjungan Presiden menghadiri Parade 1001 kuda sandalwood dan festival tenun ikat sumba 2017 yang diselenggarakan di Lapangan Galatama, Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 12 Juli 2017.

''Kuda tersebut dikirim melalui pesawat hercules yang mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada tanggal 25 Juli 2017 dan sampai di Istana Bogor malam hari dengan dikawal oleh dua orang dimana salah satunya adalah Dokter Hewan,'' kata Febri, Senin (12/3).

Febri menambahkan, Presiden kemudian melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK pada tanggal 22 Agustus 2017 dan kelengkapan laporannya disampaikan pada tanggal 13 September 2017. Setelah dilakukan analisis, KPK menetapkan status kepemilikan kedua kuda menjadi milik negara berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1175 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 dan disampaikan kepada Presiden melalui surat KPK nomor B/7019/GTF.02.01/01-13/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

Selanjutnya, kata Febri, untuk menindaklanjuti Pasal 17 ayat (6) UU No 30 tahun 2002, kuda tersebut dikelola oleh pihak Istana Kepresidenan sampai dengan adanya rekomendasi penempatan kuda tersebut.

':Serah terima objek gratifikasi hari ini adalah untuk pencatatan Barang Milik Negara oleh DJKN yang kemudian diserahkan kepada Pihak Istana Bogor untuk pengelolaan kuda tersebut dan dicatat sebagai inventaris BMN,'' papar Febri.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Febri, KPK juga berkoordinasi dan mempelajari manajemen pengelolaan barang di museum-museum balai Kirti untuk menjajaki kemungkinan menyimpan barang-barang gratifikasi sebagai bahan edukasi bagi masyarakat ke depannya. [hen/but]

Tag : kpk

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal