PT Afara Mandiri Mengaku Tertipu Mafia Tanah Rp 100 Juta

Kamis, 07 Desember 2017 21:43:38
Reporter : Brama Yoga Kiswara
PT Afara Mandiri Mengaku Tertipu Mafia Tanah Rp 100 Juta

Malang (beritajatim.com) - Berhati-hatilah jika anda ingin berinvestasi tanah khususnya di Kabupaten Malang. Maksud hati ingin membuat perumahan secara legal, PT Afara Mandiri Suryatama justru tertipu seorang yang diduga mafia tanah sebesar Rp.100 juta.

Atas permasalahan ini, PT Afara langsung memperkarakannya. Dalam sidang di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (7/12/2017) hari ini, Ketua Majelis Hakim, Safruddin, SH, meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ari Kuswadi, untuk menghadirkan Edi Honata Mulyono, pada sidang lanjutan kasus penipuan dan penggelapan yang dialami PT Afara Mandiri Suryatama (Afara). Pemilik tanah seluas 5.100 M2 (Edi Honata-red) ini, dianggap menjadi saksi kunci untuk mengungkap kepastian kasus ini.

Selain Edi Honata Mulyono, Majelis Hakim juga meminta untuka menghadirkan Heni Tri Puspita, staf karyawan PT Afara. Ini, karena terdakwa Imron Adi Prasetyo, warga Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, menyangkal beberapa keterangan Farid Nurcahyono, Direktur Afara, yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Kepanjen.

"Saya minta Edi Honata dan Heni dihadirkan dalam sidang Kamis depan. Karena kuncinya ada pada mereka. Jika tidak, maka kasus ini tidak ketemu muaranya," ungkap Safruddin.

Dalam keterangan Farid, ia menceritakan ihwal kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Imron Adi Prasetyo. Bermula dari rencana pembangunan perumahan di Dusun Watudakon, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji. Tepatnya di atas lahan seluas 5.100 M2 milik Edi Honata Mulyono.

Di luar sepengetahuannya, sambung Farid, lahan itu diakui milik Imron Adi Prasetyo. Sedang Edi Honata Mulyono, diakui sebagai ayahnya. Karena meyakinkan antara Farid dan Imron pun akhirnya terjadi kesepakatan jual beli lahan dimaksudkan.

"Saya bertemu dengan Imron, pada 24 November 2016 untuk memastikan deal pembelian lahan. Imron bercerita pada saya, kalau sudah bilang kepada adiknya kalau ada pembeli yaitu saya. Jika ia pulang tidak membawa uang, katanya akan dibeli orang lain. Akhirnya dia minta ditransfer uang Rp 10 juta ke rekeningnya," jelas Farid.

Kemudian pada tanggal 1 Desember 2016, mengadakan pertemuan untuk membuat kesepakatan jual beli sekalian pembayaran. Akhirnya terbit surat pernyataan jual beli, hingga pada saat itu Farid, kembali mentransfer uang sebesar Rp 90 juta, ke rekening istri Imron. Total keseluruhan uang yang ditrasnfer sebesar Rp 100 juta.

"Pada tanggal 2 Desember, kami berencana akan membawa sertifikat ke BPN, untuk mengecek keaslian sertifikat tanah. Tetapi Imron tidak hadir dan mengulur waktu," ujarnya.

Karena dari awal sudah ada kesepakatan untuk diperbolehkan promosi, beberapa hari kemudian pihak Afara lantas memasang banner promosi. Tetapi setelah pemasangan, Edi Honata datang ke kantor cabang Afara di Malang. Edi, mengatakan tidak kenal dengan Imron dan tidak memiliki hubungan apapun.

Ketika dikonfirmasikan ke Imron, pernyataan Edi Honata disanggah. Imron tetap mengakui kalau Edi adalah orangtuanya. "Lalu kami minta bukti kepemilikan, pada 21 Desember Imron mengajak ketemuan untuk menyerahkan bukti kepemilikan. Tetapi yang diserahkan, malah surat kuasa yang isinya hanya memasarkan tidak menerima. Itupun luas lahannya hanya 3,7 hektare bukan 5,1 hektare seperti yang kami harapkan dan kesepakatan," beber pria berambut gondrong ini.

Karena saat diminta terus berdalih dan mengabaikan itulah, akhirnya pihak Afara membuat laporan ke Polres Malang. "Saya melaporkan pada bulan Maret 2017, karena sebelumnya kami memberikan toleransi kepada Imron," katanya.

Terkait dengan pengakuan itu, Imron membantah beberapa keterangan Farid. Salah satunya bahwa dia mengatakan, kalau saat awal transaksi menunjukkan sertifikat tanah (SHM) asli bukan foto copy. Bahkan Imron, juga mengatakan pernah menemui pihak Afara bersama dengan Edi Honata.

"Edi Honata datang ke Afara itu, marah-marah bukan karena lahannya dipasang banner. Karena uang muka (DP), pembelian tanah tidak sesuai. Sebab harga tanah senilai Rp 22,9 miliar, tapi uang jadi yang dibayar hanya Rp 100 juta saja," urai terdakwa Imron Adi Prasetyo.
Sementara itu, JPU Ari Kuswadi, mengatakan kalau sebetulnya sidang kemarin ada dua saksi yang dihadirkan. Selain Farid, juga Heni Tri Puspita. Tetapi Heni tidak bisa hadir lantaran sakit dengan surat keterangan.

"Hari ini adalah sidang kedua. Dakwaannya adalah pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan penjara selama 4 tahun," tegas Ari Kuswadi. [yog/but]

Tag : sengketa lahan

Berita Terkait

Kanal Hukum & Kriminal