Polres Kediri Panggil PT Merak Jaya Beton

Jum'at, 19 Mei 2017 16:26:33
Reporter : Nanang Masyhari
Polres Kediri Panggil PT Merak Jaya Beton

Kediri (beritajatim.com) - Polres Kediri menerjunkan dua tim dalam menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dari kegiatan produksi pabrik pengolahan bahan cor PT Merak Jaya Beton di Dusun Grompol, Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Bila sebelumnya tim dari unit tindak pidana korupsi (tipikor), kini giliran unit tindak pidana khusus (tipidsus).

Tim Tipidsus datang ke sejumlah rumah warga terdampak debu semen akibat salah satu tangki pabrik bocor, pada Senin (16/5/2017) lalu di RT 1 dan RT 2/ RW 2. Tim kedua ini menyelidiki tentang perizinan pabrik dan juga dampak produksi yang ditimbulkan.

"Awal mula penyelidikan ini dengan tujuan memintai keterangan para warga di sekitar tempat kejadian yaitu, PT Merak Jaya Beton. Untuk sementara, kami hanya dapat keterangan dari warga, dan kami belum dapat keterangan dari perusahaan," ujar Kepala Unit Tipidsus Polres Kediri Iptu Igo Fazar Akbar di lokasi, Jumat (19/5/2017) siang.

Menurut Igo, berdasarkan data yang didapat dari anggota Polsek Gampengrejo yang sudah lebih dulu datang ke pabrik, diketahui PT Merak Jaya Beton Ngebrak ini sudah mengantongi izin, baik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan atau HO dan juga izin Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) nya. Tetap, karena belum mendapatkan bukti fisik dokumen izin tersebut, maka polisi belum meyakini.

"Dari hasil lidik sementara ini, perusahaan mengaku punyai isin SIUP, IMB dan HO dan Amdal. Tetapi kami belum mendapatkan bukti fisiknya. Untuk itu, akan ada upaya undangan atau pemanggilan kepada pihak perusahaan," tandas Igo.

Wajar apabila polisi masih meragukan perizinan PT Merak Jaya Beton karena sampai sekarang ini belum ada bukti fisik dokumen izin. Polisi yang datang ke pabrik untuk meminta dokumen perizinan hanya bertemu dengan satu orang tenaga satpam yang tidak mengetahui. Rencananya, polisi akan mengundang pihak perusahaan untuk dimintai keterangan, pada Senin (22/5/2017) besok.

Dalam penyelidikan di lapangan, Tim Pidsus memintai keterangan terhadap sejumlah warga. Dari pengakuan beberapa warga ini, polisi menyatakan ada kejanggalan dalam proses pengurusan izin. Warga mengaku, tidak setuju kehadiran PT Merak Jaya Beton.

"Terkait perizinan dari warga itu sendiri, mungkin ada sedikit kejanggalan, tetapi belum memastikan lebih dalam, karena masih berjalan. Dari informasi yang kami dapatkan dari warga, bahwa pada saat awal perizinan HO, warga tidak menyetujuai diadakanna pabrik di daerah Gampengrejo," beber Igo.

Salah satu warga yang dimintai keterangan petugas adalah Suwaji. Dia tinggal di RT 2 / RW Dusun Grompol. Rumahnya, berada di sebelah utara pabrik sedikit ke barat terpaut jarak kurang lebih 100 meter. Suwaji merupakan satu dari puluhan warga yang merasakan dampak polusi debu akibat kebocoran tangki, tiga hari lalu.

Menurut Suwaji, dia tidak pernah dimintai persetujuan pendirian pabrik di tanah kas desa (TKD) Ngebrak itu. Warga hanya dikumpulkan oleh pihak Desa Ngebrak untuk diberi sosialisasi perihak keberadaan pabrik. Tetapi waktu itu, mesin dari pabrik pembuatan bahan cor ini sudah berdiri.

"Saat kami dikumpulkan di desa, pabrik sudah berdiri. Kami diberi sosialisasi adanya pabrik itu. Waktu itu, kami diminta untuk mendatangani daftar hadir," ucapnya. Suwaji khawatir daftar hadir dalam pertemuan tersebut disalah gunakan untuk mengurus izin HO. Itu sebabnya, warga meminta supaya pabrik ditutup total dengan alasan tidak dikehendaki.

Dikonfirmasi ditempat terpisah, Ketua Umum Indonesia Justice Society (IJS) Kediri Mohammad Mahbuba mengatakan, dalam proses pengurusan izin HO (Hinder Ordonantie) masyarakat harus diikut sertakan. Apabila proses awal dari pengurusan izin ini sudah cacat hukum, maka perusahaan sudah seharusnya ditutup.

"Terkait HO memang masyarakat harus diikutsertakan. HO ini berpengaruh pada AMDAL atau Analisa Dampak Lingkungan. Apabila dikemudian hari proyek bermasalah seperti sekarang ini tabungnya bocor dan menimbulkan polusi, nanti larinya ke UPL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup. Harus ada yang bertanggung jawab," pungkasnya.

Dikonfirmasi terkait perizinan PT Merak Jaya Beton, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Kediri Krisna Setiawan meminta supaya datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup (LH). Tetapi saat didatangi ke kantornya di Gedung Convetion Hall Kediri, sekitar pukul 14.00 WIB, seluruh pegawai dan staff sudah pulang.

Sedangkan dari pihak perusahaan juga belum berhasil dikonfirmasi karena tidak ada di lokasi pabrik. Pabrik sendiri masih tutup paska disegel warga. Sementara nasib para karyawannya juga terkatung katung. Belum ada kepastian kapan mereka bisa bekerja kembali. (nng/ted)

Tag : jaya beton

Berita Terkait

Kanal Hukum & Kriminal