Prof Jimly: Kini Dibutuhkan Audit Hukum

Jum'at, 19 Mei 2017 11:17:18
Reporter : Ainur Rohim
Prof Jimly: Kini Dibutuhkan Audit Hukum
Launching Jimly School Law and Government di Surabaya. [Foto: air/bj.com]

Surabaya (beritajatim.com)--Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH mengatakan, di era sekarang dibutuhkan audit hukum sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tak menimbulkan masalah baru setelah diundangkan. "Ini profesi baru di bidang hukum, selain hakim, pengacara, jaksa, notaris, dan lainnya," kata Prof Jimly.

Hal itu dikatakan Prof Jimly saat launching Jimly School Law and Government di gedung Srijaya, Jalan Mayjen Sungkono Surabaya, Jumat (19/5/2017). "Hukum itu sangat luas. Melihat hukum jangan sekadar peraturan perundang-undangan," ingat Jimly, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan kini Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Prof Jimly mengutarakan, selain menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan logis, ada banyak administrative decision yang juga membutuhkan proses penyusunan secara sistematis, terencana, dan kontennya baik. Administrative decision itu di antaranya keputusan presiden (Keppres), keputusan menteri (Kepmen), dan lainnya.

"Selain itu, vonis hakim di sidang peradilan, aturan kebijakan berupa surat edaran (SE) dan instruksi presiden (Inpres) itu juga merupakan produk hukum," tambahnya.

Bahkan, tambahnya, banyak pejabat dan staf birokrasi pemerintah lebih memperhatikan, patuh, dan bahkan takut dengan surat edaran dibanding undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP). "Dalam praktek, surat edaran menteri seringkali lebih efektif dan diperhatikan dibanding UU atau PP walaupun surat edaran itu hanya selembar. Kalau sudah menerima surat edaran menteri, besoknya langsung dirapatkan," ungkapnya.

Produk hukum lain yang mesti diperhatikan adalah perjanjian internasional/konvensi internasional. "Satu lagi produk hukum yang acapkali kurang kita perhatikan adalah kontrak, baik itu secara tertulis atau lisan. Kontrak ini kalau tak disusun dan tak dipahami secara baik, wah bisa mengakibatkan kerugian finansial triliunan rupiah," katanya.

Karena itu, menurut Prof Jimly, profesi perancang hukum adalah pekerjaan bersifat luas. Selain profesi hukum yang lama, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan notaris, dalam konteks kekinian dibutuhkan audit hukum. Di mana posisi dan urgensi audit hukum itu linier dengan audit finansial, audit teknis, dan audit lingkungan. "Hukum itu juga perlu diaudit," tegasnya.

Dalam kesempatan sama, Dr Nasruddin dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan, tenaga profesional di bidang perancang peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan di Indonesia sekitar 5.980 orang. Tenaga profesional ini diperlukan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. "Tiap tahun, tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tak lebih dari 100 orang. Jadi, kekurangannya sangat banyak," ungkap Dr Nasruddin.

Perancang peraturan perundang-undangan merupakan tenaga teknis profesional. Yang di mana di tiap rencana pembuatan peraturan perundang-undangan di semua tingkatan pemerintahan membutuhkan tenaga mereka. "Tenaga perancang peraturan perundang-undangan itu harus disertifikasi Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Tenaga perancang ini dibutuhkan dalam seluruh tahap pembuatan peraturan perundang-undangan, yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. "Tak boleh ada satu tahapan yang lepas dan tanpa melibatkan tenaga perancang," katanya.

Sementara itu, Jimly School Law and Government hadir di Surabaya untuk membantu pemerintah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga perancang perundang-undangan. Launching lembaga pendidikan ini dihadiri Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto, dan pejabat lainnya. [air]

Tag : hukum

Berita Terkait

Kanal Hukum & Kriminal