Dahlan Iskan Tak Terbukti Langgar Dakwaan Primer

Jum'at, 21 April 2017 10:45:58
Reporter : Nyuciek Asih
Dahlan Iskan Tak Terbukti Langgar Dakwaan Primer
Suasana sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya saat pembacaan vonis untuk Dahlan Iskan. [Foto: nyuciek/bj.com]

Surabaya (beritajatim.com)--Majelis hakim yang diketuai Taksin SH saat ini membacakan vonis terhadap Dahlan Iskan (DI) terdakwa dugaan kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Jumat (21/4/2017). Tampak pengunjung memenuhi ruangan sidang untuk mengikuti jalannya sidang putusan terhadap mantan Menteri BUMN ini.

Sejauh ini dalam putusan hakim, Dahlan dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primer sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Majelis hakim yang diketuai Taksin masih membacakan putusan terhadap Dahlan. Dahlan dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primer yakni unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 e. "Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer," ujar hakim Taksin dalam amar putusannya.

Saat ini majelis hakim masih membacakan unsur dakwaan subsider dan masih dalam pertimbangan apakah Dahlan terbukti atau tidak terbukti.

Sebelumnya, Dahlan dituntut enam tahun, Dahlan juga dituntut denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 kurungan. Selain itu, juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 4,1 miliar subsidair tiga tahun penjara.

Dalam pertimbangan tuntutan JPU disebutkan hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan sopan selama persidangan.

" Menuntut pidana penjara selama enam tahun," ujar JPU dalam tuntutannya.

Menurut JPU, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Diduga, terjadi pelepasan sebanyak 33 aset milik PWU yang bermasalah. Namun, penyidik masih fokus terhadap penanganan hukum dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang diduga dilaksanakan secara curang.

Akibatnya, negara dirugikan. Penjualan terjadi pada tahun 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010. Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan. [air/uci]

Tag : korupsi

Berita Terkait

Kanal Hukum & Kriminal