Tanah di Kemiri Sidoarjo Diduga Diserobot, Warga Laporkan Yayasan

Rabu, 08 Februari 2017 20:42:59
Reporter : M. Ismail
Tanah di Kemiri Sidoarjo Diduga Diserobot, Warga Laporkan Yayasan

Sidoarjo (beritajatim.com) - Mujiono (38) warga Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan terpaksa melaporkan dr Budi Prasetyo SE SH MM MH perwakilan yayasan Dharma Cendekia Utama (DCU) ke polisi.

Mujiono mengaku tanahnya yang berlokasi di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo, telah diserobot oleh pihak yayasan.

"Tanpa seizin saya, tanah saya didirikan bangunan oleh yayasan DCU. Saya ingin, masalah ini bisa diselesaikan secara hukum," katanya Rabu (8/2/2017).

Dia mengaku, sebidang tanah seluas 354 m2 di Desa Kemiri. Tanah itu dimiliki sejak 4 Agustus 2015 silam. Bahkan transaksinya dilakukan di hadapan notaris Yuli Ekawati yang berkantor di Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan.

"Namun sertifikat tanah itu masih dibawa Pak Nasripan, yang mengurusi pemecahan sertifikat tersebut. Kebetulan, Pak Nasripan juga menjabat
Ketua RW 05 Desa Kemiri," jelasnya.

Nah, beberapa bulan usai transaksi, Mujiono pun meminta sertifikat tanah itu kepada Nasripan. Namun, Mujiono kontan terkejut, lantaran lelaki yang bekerja sebagai PNS di salah satu instansi Pemprov Jatim
itu mengaku sudah menyewakan tanah tersebut kepada yayasan DCU.

Tanah itu disewa sebesar Rp 30 juta, dengan masa sewa selama 30 tahun. "Dia (Nasripan) juga menunjukkan perjanjian sewa menyewa yang tppertanggal 16 Maret 2015. Jadi ketika saya beli, sebenarnya tanah itu sebenarnya sudah disewakan Nasripan ke pihak yayasan," ungkapnya.
       
Lantaran merasa bersalah, lanjut Mujiono, Nasripan kala itu langsung meminta maaf kepadanya. Ia pun meminta Nasripan untuk menghentikan perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat dengan pihak yayasan.

"Pak Nasripan bersedia, dan minta tempo selama satu bulan. Kemudian saya dipertemukan dengan Pak Budi Prasetyo sebagai perwakilan yayasan, untuk mencari jalan keluar terbaik," tambahnya.

Sayangnya, dalam pertemuan itu Budi Prasetyo, ternyata tetap ngotot mau meneruskan sewa. Bahkan kepada Mujiono, ia juga menyatakan keinginannya untuk membeli sebagian tanah (kavling) tersebut.

Yakni tanah seluas 122 m2 seharga Rp 200 juta. Tapi keinginan itu saya tolak, karena saya memang tidak ingin menjual tanah tersebut. "Saya tidak ingin menjual tanah itu," papar Mujiono.
       
Praktis, pertemuan itu pun berakhir tanpa solusi. Meski begitu, masalahnya ternyata belum selesai. Sebab beberapa bulan kemudian, yayasan DCU ternyata nekat membangun areal parkir di atas tanah milik Mujiono. Yakni, dengan memaving dan membangun pagar besi serta bangunan beratap kanopi.

"Ketika tahu ada pembangunan, saya kembali menemui Pak Nasripan. Dia saya minta untuk menghentikan pembangunan itu. Akhirnya saya
dipertemukan lagi dengan Pak Budi Prasetyo. Tapi kali ini yang memediasi adalah Pak Muji Sancoyo, suami Bu Lailoel Moeroh, sebagai atas nama sertifikat atau pemilik awal lahan,” tukasnya.
       
Dalam pertemuan kedua itu, Mujiono didampingi temannya Nur Anwar. Sedangkan Budi Prasetyo didampingi adiknya bernama Yusuf S Handoko. Namun lagi-lagi, Budi terkesan enggan membatalkan perjanjian sewa menyewa.

Bahkan, masih kata Mujiono, pihak yayasan berkeinginan kembali untuk membeli sebagian lahan Mujiono. Kali ini, yang dimohon adalah kavling seluas 84 m2, dengan harga sebesar Rp 275 juta dan Mujiono sepakat. Lalu Mujiono dimintai nomor rekening katanya untuk mentransfer booking kavling, dengan perjanjian, uang itu hangus kalau tidak dilunasi dalam tempo seminggu.

"Saya juga disuruh tanda tangan di selembar kertas kosong bermaterai. Anehnya, kertas yang mau saya tandatangani itu dilipat menjadi empat bagian seperti ini. Waktu saya beri beberapa tanda, kertas itu ternyata disobek oleh adiknya Pak Budi," jelas Mujiono seraya menunjukkan bentuk lipatan kertas.
      
Usai pertemuan, Mujiono pun mendapat transferan Rp 1 juta dari Budi Prasetyo, yang kemudian dicatatnya sebagai biaya booking kavling. Namun setelah itu sudah tidak ada lagi pembayaran. Justru, pihak yayasan terus membangun areal parkirnya hingga tuntas.

“Karena saya nilai tidak punya itikad baik, saya akhirnya melayangkan somasi. Tapi somasi saya ternyata dijawab tertulis, yang intinya, saya telah sepakat menyewakan tanah itu selama 30 tahun. Karena merasa dibohongi, saya akhirnya melaporkan masalah ini ke Polda Jatim, November tahun lalu, dan kasusnya kini dilimpahkan ke Polresta Sidoarjo,” pungkas Mujiono dengan menyebut bukti laporan polisi bernomor LPB/1055/XI/2016/UM/JATIM. (isa/ted)

Tag : sengketa tanah, sidoarjo

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal