Dipenjara 3,5 Tahun, Pasutri Ini Malah Minta Dihukum Mati

Selasa, 01 Nopember 2016 15:00:06
Reporter : Nyuciek Asih
Dipenjara 3,5 Tahun, Pasutri Ini Malah Minta Dihukum Mati

Surabaya (beritajatim.com) - Pasangan suami istri terdakwa perkara pemalsuan surat Hari Moerti (67) dan Khoyana (58) warga jalan DR Wahidin Sudiro Husono, Singorejo Kebomas Gresik tampak emosi saat mendengar vonis yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Musa Arif Aini, Selasa (1/11/2016).

Hakim Musa Arif menjatuhkan hukuman tiga tahun enam bulan pada pasangan suami isteri ini karena terbukti melakukan pemalsuan surat.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan, menghukum terdakwa masing-masing selama tiga tahun enam bulan," ujar hakim Musa.

Mendengar vonis ini, sontak terdakwa Hari Moerti langsung meneriakkan takbit Allahu Akbar serta meminta hakim untuk merubah putusannya.

"Saya meminta majelis merubah hukuman itu, saya tidak terima. Saya menjual tanah sendiri dan tidak dapat uang kok malah saya yang dihukum. Saya minta dihukum mati saja," ujar Hari Moerti.

Hakim Musa pun menjelaskan jika putusan tersebut belum berakhir, masih ada upaya hukum apabila merasa keberatan. " Saya banding pak, sekarang juga saya bilang saya banding," ujar Hari penuh emosi.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lujeng Andayani dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menuntut kedua terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara.

Sikap kedua terdakwa yang berbelit-belit dalam persidangan, menjadi bahan pertimbangan yang memberatkan jaksa dalam menjatuhkan tuntutannya.

Untuk diketahui, tertuang dalam dakwaan jaksa, pada tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan pasutri pensiunan PT Semen Gresik ini, peran sang istri yaitu terdakwa Khoyana lebih dominan ketimbang terdakwa Hari Moerti.

Hal itu diketahui dari tanda tangan pada surat-surat hasil pemalsuan, mayoritas dibubuhi oleh tanda tangan terdakwa wanita lulusan SD ini.

Sedangkan, perkara ini berawal dari jual beli 2 bidang tanah tambak yang berlokasi di Desa Banjarsari, Cerme Kab Gresik, yaitu persil 90 seluas 3.754 Ha dan persil 75 seluas 1.898 Ha antara kedua terdakwa dengan Ufuk Teguh Wibowo dan Poo Ufuk Saputra Wibowo, pada 18 Mei 2009.

Saat itu, kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh para pembeli dari kedua terdakwa seharga Rp 950 juta dan tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli bernomor 5 dihadapan notari Mashudi.

Paska transaksi jual beli tersebut, kedua lahan tersebut terdaftar sebagai obyek pajak SPPT PBB atas nama Justisia Soetandio.

Namun, pada tahun 2011, oleh kedua terdakwa, SPPT PBB tersebut oleh kedua terdakwa dirubah menjadi nama Khoyana, tanpa sepengetahuan Ufuk Teguh Wibowo dan Poo Ufuk Saputra Wibowo selaku pembeli dan pemilik sah atas lahan. Sehingga, atas terjadinya perubahan nama pada SPPT PBB tahun 2011 NOP:
35.25.070.025.011.0077 yang diajukan kedua terdakwa tersebut, membuat permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan para pembeli di BPN Gresik atas tanah tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak BPN Gresik.

Mendapati hal itu, akhirnya kedua pemilik sah tanah tersebut melaporkan ke pihak berwajib. Atas perbuatannya, oleh jaksa, kedua terdakwa dijerat pasal 263 jo pasal 64 jo pasal 55 KUHP tentang pemalsuan surat.

Perkara kedua terdakwa ini, masih berkaitan dengan perkara yang melilit dua advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. [uci/ted]

Tag : pemalsuan surat

Berita Terkait

Kanal Hukum & Kriminal