Kejari Mojokerto Bantah Lamban Tanggani Kasus Dugaan Korupsi Dana Jasmas

Jum'at, 22 Juli 2016 13:50:30
Reporter : Misti P.
Kejari Mojokerto Bantah Lamban Tanggani Kasus Dugaan Korupsi Dana Jasmas

Mojokerto (beritajatim.com) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto membantah lamban dalam menanggani kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah melalui penjaringan aspirasi masyarakat (jasmas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Pasalnya, saat ini tim masih terus mengumpulkan bahan dan keterangan para saksi.

Juru bicara Kejari Mojokerto, Oktario Hutapea membantah penanganan kasus tersebut lamban. "Kasus ini masih berjalan, pekan depan akan diagendakan pemanggilan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto sebagai saksi. Semua pihak terkait akan kami periksa termasuk anggota dewan," ungkapnya, Jum'at (22/7/2016).

Masih kata Kasi Intel ini, pihaknya telah memeriksa sejumlah pejabat dan staf di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Mojokerto terkait program bansos dan hibah. Bahkan, belasan kelompok masyarakat penerima dana juga sudah dimintai keterangan tim Kejari Mojokerto.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi membantah ada potongan atau imbalan (fee) dibalik pencairan dana bansos dan hibah dari jasmas. "Pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai mekanisme dan diberikan pada konstituen yang membutuhkan melalui proposal yang diajukan. Tidak ada (potongan)," katanya.

Ismail menambahkan, jika proses pengajuan sampai pencairan dana juga melalui verifikasi yang ketat. Untuk mendapatkan dana bansos dan hibah, kelompok masyarakat calon penerima dana mengajukan proposal ke SKPD. Jika lolos verifikasi dari SKPD dan mendapat rekomendasi dari DPRD, maka kelompok bisa mendapatkannya.

"Yang penting kami memberikan kontribusi terkait adanya jasmas sudah kami sampaikan berdasarakan kesepakatan eksekutif dan legislatif," ujarnya.[tin/kun]

Tag : korupsi, mojokerto

Berita Terkait

Komentar

Kanal Hukum & Kriminal