Inilah Daftar Permintaan Ojol Kepada Bambang Haryo

Rabu, 08 Agustus 2018 00:24:03
Reporter : Renni Susilawati
Inilah Daftar Permintaan Ojol Kepada Bambang Haryo

Surabaya (beritajatim.com) - Belum adanya kejelasan status ojek online (Ojol) di mata undang-undang membuat pengemudi Ojol mengalami banyak tantangan. Mulai dari penolakan yang berujung bentrok dari pelaku usaha transportasi lain, aksi perampasan kendaran hingga tidak berpihaknya provider perusahaan online tempat mereka bernaung.

Hal ini juga yang membuat gabungan seluruh pengemudi Ojol yakni Jatim Online Bersatu (JOB) berkeluh kesah kepada Bambang Haryo, Anggota DPR RI komisi V. Harapannya, Bambang bisa membawa aspirasi mereka di hadapan anggota DPR RI di Jakarta.

Menurut Humas JOB, David Walalangi, mereka berharap daftar permintaan yang mereka serahkan ke Bambang Haryo bisa menjadi pembahasan yang serius di meja dewan perwakilan seluruh rakyat Indonesia itu. Adapun daftar permintaannya antara lain, memastikan pemerintah hadir untuk para Ojol. Sebab di Jatim saja jumlahnya sekitar 54 ribu pengendara online roda dua dan roda empat.

"Namun hingga kini tidak ada undang-undang yang mengatur kami. Bahkan pemerintah pun seolah tak punya taji untuk memberikan sanksi kepada provider online yang ada di Indonesia," tutur David yang hadir bersama beberapa presidium JOB dan beberapa anggota JOB di kantor PT Dharmasraya Lautan Utama (DLU), Selasa (7/8/2018).

Permintaan lainnya yang tak kalah penting adalah adanya jaminan asuransi dari provider. Sebab hampir setiap pekan pengemudi Ojol selalu mendapatkan tindakan kekerasan mulai dari perampasan motor hingga kecelakaan. JOB juga meminta agar provider menaikkan tarif atau biaya perjalanan, karena saat ini tarif yang berlaku dianggap sangat murah. Yakni, tarif R2 sekitar Rp 1.200 hingga 1.600 per KM

"Ini terlalu murah karena setiap transaksi perjalanan kami harus dipotong 20 persen untuk providernya. Sedangkan kami juga harus menanggung biaya perawatan kendaraan. Sudah begitu, saat ini sebagian besar banyak pakai pertalite karena premium juga sulit didapat," jelasnya.

Anggota JOB mengharapkan provider online menaikkan tarif untuk R2 Rp 3.000 per KM dan R4 Rp 5.000 per KM. Sehingga sebagai mitra pengemudi juga memiliki posisi tawar serta keuntungan yang hampir sama dengan provider.

"Mereka menyebut kami mitra, tetapi rasanya perlakuan dan kebijakan yang diterapkan membuat kami seperti jongos. Bahkan tiba-tiba akun kami disuspend tanpa ada penjelasan dan transparansi penilaian dari provider online," kenang David.

Dicurhati tentang nasib Ojol, anggota DPR RI yang diusung oleh Gerindra itu berjanji akan mendorong pemerintah untuk membuat Peraturan Presiden (Perpers) sehingga Ojol punya payung hukum jelas. Tak hanya itu, Bambang Haryo juga berjanji akan segera membahasnya di rapat pleno komisi V pada pertengahan Agustus ini.

"Saya gak minta panjenengan milih saya. Saya murni ingin dukung panjenengan (Anda)," tegas Bambang Haryo d ihadapan anggota JOB

Bambang juga meminta agar semua pengendara Ojol tetap solid dan kompak dalam mengawal perjuangan mereka. Dengan begitu, tidak mudah diadu domba dan dijadikan alat untuk memuluskan persaingan antar provider online.

"Masalah tarif harus dikaji lebih lanjut, jangan sampai tarifnya terlalu mahal sehingga pelanggannya nanti lari semua. Dan tidak mau lagi naik Ojol," tandas Bambang Haryo. [rea/suf]

Tag : ojek online

Berita Terkait

Komentar

Kanal Ekonomi