Kuota Taksi Online di Jember Belum Terpenuhi, Siapa Mau Daftar?

Rabu, 02 Mei 2018 17:28:29
Reporter : Oryza A. Wirawan
Kuota Taksi Online di Jember Belum Terpenuhi, Siapa Mau Daftar?

Jember (beritajatim.com) - Gubernur Jawa Timur menetapkan kuota perizinan armada taksi dalam jaringan (online) atau angkutan sewa khusus roda empat di Kabupaten Jember sebanyak 80 unit. Namun dua tahun berjalan, kuota itu belum juga terpenuhi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Dinas Perhubungan Jawa Timur di Jember Agus Wijaya mengatakan, secara keseluruhan di provinsi tersebut ditetapkan kuota 4.445 unit. "Sampai sekarang izin prinsip yang sudah terbit di Jember sebanyak 30 unit untuk PT Putra Perdana Indoniaga dan 15 kendaraan untuk Koperasi Mitra Usaha Trans," katanya, Rabu (2/5/2018).

"Ini baru izin prinsip, dengan catatan mereka harus (tetap) melengkapi persyaratan, salah satunya SIM pengendara harus khusus angkutan umum, perusahaan berbadan hukum, mobil harus mengikuti uji kir dan lain-lain," tambah Agus. Jadi perusahaan taksi online tak hanya harus memiliki izin prinsip untuk bisa beroperasi, namun juga kelengkapan izin lainnya sesuai peraturan Gubernur Jawa Timur.   

Agus meminta kepada perusahaan taksi online yang belum mengantongi izin prinsip agar segera mengajukannya melalui Dinas Perhubungan Jember. "Nanti Dishub kabupaten akan dimintai rekomendasi, baru nanti dibawa ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur," katanya.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Jember Siswanto membenarkan, jika dua perusahaan tersebut belum mengajukan uji kir dan izin operasional. "Hanya izin prinsip," katanya.

Siswanto meminta agar perizinan taksi online dilengkapi. "Harus adil. Di sisi lain teman-teman taksi konvensional sudah lengkap, di sisi lain teman-teman taksi online belum. Ini sampai kapanpun akan jadi masalah di lapangan," katanya. 

Bagaimana jika ternyata jumlah armada yang dimintakan izin melebihi kuota? Agus menegaskan, akan ada evaluasi. Kuota yang ditetapkan saat ini masih sementara untuk mengantisipasi ledakan populasi taksi online sejak dua tahun silam. "Waktu itu Pak Gubernur meminta kami menghitung, berapa kuotanya. Akhirnya ditemukan angka 4.445 seluruh Jatim. Dua tahun berjalan ini ternyata masih ada sisa (belum terpenuhi semua, red). Bagaimana dengan teman-teman (Dishub) kabupaten? Saya tidak tahu," katanya.

Selama ini ada tiga perusahaan aplikasi yang menguasai angkutan khusus, yakni Grab, Gokar, dan Uber. "Mereka menguasai seluruh Indonesia, padahal mereka bukan perusahaan angkutan. Ini belum ada titik temu: apakah mereka (berstatus) perusahaan aplikasi atau perusahaan angkutan," kata Agus. Akhirnya pemerintah kesulitan mengatur keseimbangan suplai dan permintaan pasar.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jember Anang Murwanto mengatakan, fenomena munculnya perusahaan 'start up' aplikasi tak hanya di Indonesia. Ia memahami jika kemudian saat-saat awal terjadi saling lempar tanggung jawab otoritas antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Sampai saat ini di Kabupaten Jember masih bersandar pada perda angkutan. Belum ada perda yang mengakomodasi angkutan online dan konvensional, karena pemerintah di atas masih dalam taraf mencari formula. Tapi mau tidak mau pemerintah daerah harus mampu menyikapi," kata Anang. [wir]

Tag : taksi

Berita Terkait

Komentar

Kanal Ekonomi