50 Hektare Lahan Hutan Disiapkan untuk Dimanfaatkan Masyarakat

Jum'at, 09 Februari 2018 17:44:55
Reporter : Tulus Adarrma
50 Hektare Lahan Hutan Disiapkan untuk Dimanfaatkan Masyarakat

Bojonegoro (beritajatim.com) - Seluas 50,144 hektare lahan KPH Perhutani Bojonegoro disipakan untuk bisa dimanfaatkan dan dikelola masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan saat ini diberi keleluasaan untuk mengelola hutan dengan catatan tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Kepala Sub Seksi Sosial, KPH Perhutani Bojonegoro, Markum, mengatakan KPH Perhutani saat ini bekerjasama dengan pemerintahan desa untuk mengontrol jumlah LMDH yang ada di sekitar wilayahnya. Bentuk kerja sama itu, nantinya LMDH akan dimasukkan dalam struktur pemerintahan desa.

"Sesuai Undang-undang, LMDH secara kelembagaan harus masuk pemerintahan desa," ujarnya dalam kegiatan Pembinaan LMDH, Wono Hijau Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (9/2/2018).

Menurut Markum, dengan adanya aturan LMDH harus masuk ke dalam kelembagaan desa ini diharapkan jumlah LMDH bisa terkontrol, termasuk jika ada program bantuan dari pemerintah sehingga bisa terdeteksi. "Dengan adanya kerjasama dengan pemerintah desa LMDH bisa lebih terkontrol," jelasnya.

Pihaknya mengaku kini terus melakukan sosialisasi kepada LMDH yang belum terdaftar di Pemerintahan Desa agar segera mendaftarkan diri. Selama dua bulan terakhir, menurut Markum sudah ada sebanyak 69 LMDH yang terdaftar dalam KPH Perhutani Bojonegoro. Kelompok LMDH yang sudah terdaftar ini nanti akan mendapat kartu anggota (KTA).

"KTA ini sebagai legal formal sebagai anggota, dan bisa digunakan untuk menerima bantuan dari pemerintah," jelasnya.

Dari luas 50,144 hektare lahan hutan KPH Bojonegoro ini, khususnya di kawasan hutan pangkuan desa diharapkan bisa dikelola masyarakat sebagai lahan pertanian, peternakan maupun bentuk usaha lain. Sehingga bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu anggota LMDH, Wono Hijau, Kasto, warga Dusun Ngampel, Desa Deling, Kecamatan Sekar, mengatakan, saat ini pengelolaan LMDH terkesan berjalan sendiri. Dengan adanya penataan administrasi yang dimasukkan kedalam kelembagaan desa ini merupakan bentuk pemerintah memperhatikan rakyatnya.

"Apalagi pemerintah akan memberi bantuan pengembangan pengelolaan kawasan hutan, ini malah bagus," jelasnya. [lus/but]

Tag : hutan

Berita Terkait

Kanal Ekonomi