DPD RI Minta Dana Desa di Gresik Sesuai Fungsinya

Senin, 04 Desember 2017 17:35:36
Reporter : Deni Ali Setiono
DPD RI Minta Dana Desa di Gresik Sesuai Fungsinya

Gresik (beritajatim.com) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Qodir Amir Hartono menyatakan dana desa yang telah disalurkan hendaknya sesuai dengan fungsinya. Penegasan itu, disampaikan saat berkunjung ke kantor Pemkab Gresik, Senin (4/12/2017).

Menurut Abdul Qodir Amir Hartono, DPD RI mempunyai fungsi dan tugas antara lain pengawasan atas pelaksanaan undang-undang setelah diberlakukannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sebagai tindak lanjutnya, Komite I DPD RI sangat konsen melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Desa, dalam rangka untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.

"Dalam pelaksanaan selama lebih tiga tahun, Komite I DPD RI telah menerima aspirasi khususnya permasalahan-permasalahan dalam implementasi UU, yang disampaikan baik dari masyarakat langsung maupun stake holder terkait," ujarnya.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 lanjut Abdul Qodir, merupakan paradigma baru dalam regulasi desa di Indonesia. Karena itu, undang-undang ini menjadikan desa tidak sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan. Beberapa poin penting dibahas adalah sinkronisasi regulasi antar kementerian/lembaga yang telah dan akan mengeluarkan berbagai peraturan tentang desa, yaitu Mendagri, Mendes PDTT, Menkeu, BPKP dan Pemerintah Daerah.

"Kami sangat mengharapkan adanya catatan-catatan dari Pemkab Gresik, instansi, akademisi serta kepala desa, dan perangkat desa sebagai masukan yang sangat berguna dalam rangka fungsi pengawasan Komite I DPD RI," ungkapnya.

Sementara, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menuturkan, daerahnya dinilai sebagai kabupaten percontohan terkait dengan penggunaan, dan pengelolahan dana desa yang transparan dan akuntabel.

"Mengingat dana desa yang diterima cukup besar jumlahnya, maka ada stressing untuk desa. Yakni, harus ada connecting antar desa. Jadi setiap desa dengan desa yang lain akan ada sinkronisasi," paparnya.

Ia menambahkan, dalam pencairan dana desa tahap pertama, harus ada laporan pertanggungjawaban yang jelas. Artinya, antara dana yang diterima dan realisasi fisik harus seimbang.

"Anggaran yang diterima oleh desa, diwajibkan untuk menyusun program dan diatur dalam APBDes, setelah itu dibuat Peraturan Desa (Perdes) sehingga, dapat dipantau secara maksimal," tambahnya. [dny/but]

Tag : dana desa

Berita Terkait

Kanal Ekonomi