Satgas Percepatan Usaha Pangkas Rantai Perizinan

Rabu, 22 Nopember 2017 19:10:08
Reporter : Oryza A. Wirawan
Satgas Percepatan Usaha Pangkas Rantai Perizinan

Jakarta (beritajatim.com) - Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Usaha untuk memangkas rantai perizinan usaha yang terlampau panjang. Satgas ini akan dibentuk mulai dari pusat hingga daerah.

Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 yang diterbitkan pada 31 Agustus lalu tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. "Satgas ini memetakan semua permasalahan," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dan Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Pusat, Iskandar Simorangkir, di sela-sela acara Pelatihan Wartawan Bank Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 20-21 November 2017.

Simorangkir berharap setelah pemetaan selesai, satgas segera membuat sistem perizinan terpadu. "Harapan kami pada Februari-Maret sudah bisa diujicoba. Kalau sekarang di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), untuk delapan izin membutuhkan waktu tiga jam. Tapi itu (perusahaan) belum (bisa langsung) beroperasi. Hanya untuk tanda daftar perusahaan, SIUP, izin perusahaan. Tapi dari delapan izin itu ke operasionalnya, seperti di sektor pertambangan, butuh 139 izin lagi," katanya.

"Nanti di tingkat pemerintah daerah, ketua satgasnya sekretaris daerah. Kalau kementerian dan lembaha, ketua satgasnya sekretaris jenderal atau sekretaris menteri," kata Simorangkir.

Rencananya semua sistem perizinan akan dioperasikan dalam jaringan (online) dan membatasi pertemuan tatap muka antara peminta izin dengan birokrasi pemberi izin. Tatap muka membuka peluang terjadinya pungutan liar. "Koruptor muncul kalau ada tatap muka," kata Simorangkir.

Jika sebuah daerah sudah memiliki program pelayanan terpadu satu pintu, lanjut Simorangkir, akan digabung menjadi satu dengan sistem satgas tersebut. "Nanti satgasnya dimasukkan ke masing-masing daerah, (untuk tahu) apa yang kurang," kata Simorangkir. [wir/but]

Tag : investasi

Berita Terkait

Kanal Ekonomi