Paguyuban MPSI Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Ini Alasannya

Sabtu, 09 September 2017 23:25:42
Reporter : Misti P.
Paguyuban MPSI Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Ini Alasannya
Foto ilustrasi.

Mojokerto (beritajatim.com) - Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai untuk hasil tembakau pada tahun depan. Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dan inflasi 3,5 persen sehingga kenaikan tarif cukai rokok tahun depan minimal 8,9 persen.

Dalam RAPBN 2018, pemerintah mematok target penerimaan bea dan cukai sebesar Rp155,2 triliun, naik tipis 1,3 persen dibanding target dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2017. Penerimaan cukai hasil tembakau masih berkontribusi terbesar yakni Rp148,23 triliun.

Sedangkan penerimaan dari cukai etil alkohol Rp170 miliar dan cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) Rp 6,5 triliun. Paguyuban Mitra Produsen Sigaret Indonesia (MPSI) dan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau (PP FSPRT) menolak rencana pemerintah menaikkan kembali tarif cukai hasil tembakau tahun depan.

Ketua Paguyuban MPSI, Djoko Wahyudi mengatakan, kebijakan cukai harus rasional dengan mempertimbangkan kelangsungan bisnis industri tembakau. "Kami menolak kenaikan cukai yang eksesif sebesar 8,9 persen pada 2018. Besaran kenaikan cukai hendaknya disesuaikan dengan parameter ekonomi dan mengikuti inflasi," ungkapnya, Sabtu (9/9/2017).

Masih kata Djoko, kenaikan dan kebijakan cukai seharusnya bersifat jangka panjang dan mempertimbangkan kemampuan industri dan harus mengikuti inflasi. Ia menegaskan pemerintah seharusnya tidak hanya bergantung pada cukai tembakau sebagai sumber penerimaan cukai, terutama di tengah lesunya kondisi industri tembakau saat ini.

"Dampak pada industri tembakau karena industri tembakau merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang. Rantai industri tembakau panjang, bukan hanya pabrikan rokok saja. Saat industri mengalami penurunan, yang akan terkena dampaknya bukan cuma pabrikan tapi juga pekerja di pabrik rokok, petani cengkeh dan petani tembakau," katanya.

Totalnya, lanjut Djoko, mencapai 6 juta orang. Padahal dalam empat tahun terakhir, volume industri rokok terus mengalami penurunan. Sejak tahun 2015 lalu, produksi rokok turun 348 miliar batang dan pada 2016 turun lagi menjadi 342 miliar batang. Tahun 2016 penurunan rokok mencapai 15 persen dan beban pajak saat ini sudah mencapai 60 persen harga rokok (termasuk pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau).

"Seharusnya pemerintah juga perlu fokus dalam memberantas rokok illegal. Dana Bagi Basil Cukai Tahunan bisa digunakan untuk dana memberantas rokok ilegal dan dukungan pemerintah terhadap industri legal seharusnya bisa diwujudkan dengan lebih ekstensif dengan melakukan pemberantasan rokok ilegal, supaya kondisi industri lebih kondusif," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo menambahkan, sampai bulan Juli produksi rokok sudah mengalami penurunan sebesar 4,6 persen. "Tapi pemerintah di nota keuangan perkiraannya turun 3 persen untuk keseluruhan 2017, industri sudah stagnan 3 tahun terakhir ini," tuturnya.

Di tahun 2016, lanjut Budidoyo, sudah turun 6 miliar batang yang menyebabkan target cukai tidak tercapai. Di tahun 2017 volume masih terus turun, sampai tengah tahun 2017 sudah turun 5,4 persen. Jika cukai dinaikkan lagi tahun 2018 mendatang, maka akan semakin berat untuk industri rokok. Untuk membantu industri sehat lagi, diharapkan tidak ada kenaikan cukai tahun depan.

"Toh pemerintah 2 tahun ini sudah menaikkan cukai tinggi, 15 persen di tahun 2016 dan 10,5 persen di tahun 2017. AMTI berpandangan, jika kenaikan harga dan cukai rokok merupakan kebijakan yang harus dirumuskan secara hati-hati dan komprehensif dengan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap seluruh mata rantai industri tembakau nasional," tegasnya.
 
Saat ini, lanjut Budidoyo, lebih dari 6 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya pada industri tembakau, sekitar 2 juta petani tembakau dan pekerjanya, 1,5 juta petani cengkih dan pekerjanya, 600.000 tenaga kerja pabrikan rokok dan 2 juta pedagang. Sehingga kenaikan cukai rokok juga harus memperhatikan kondisi industri dan daya beli masyarakat. [tin/but]

Tag : rokok

Berita Terkait

Kanal Ekonomi