28 Januari 2012 15:00:29 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara

Malang(beritajatim.com) - Hadir sebagai pemateri Kaderisasi Tingkat Pemula yang diselenggarakan DPC PDIP Kabupaten Malang, Jumat (27/1/2012) malam di Hotel Cakra, Kecamatan Turen, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur, Sirmadji Tjondro Pragolo mengatakan letak kekuatan besar PDIP adalah bersama rakyat dengan koordinir dan terorganisir yang bagus.

Dengan pengorganisiran yang baik mulai dari tingkat kader, barulah masuk pada wilayah kekuasaan. Saat ini, banyak orang ramai-ramai eksodus untuk masuk partai politik. Ironisnya, setiap orang yang masuk partai, tidak mempunyai ideologi sama sekali. Kosong melompong. "Banyak orang masuk partai tapi tidak mempunya ideologi apapun. Berbeda dengan PDIP. Ideologi kita jelas. Yakni Ideologi Pancasila Satu Juni," tegasnya.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Propinsi Tingkat I Jawa Timur itu menjelaskan, jika seseorang masuk dalam partai namun tidak punya ideologi, mereka akan terperangkap dalam pragmatisme. Orang-orang macam ini, akan menghalalkan segala cara untuk menang. Loyalis dan kader PDIP harus punya kekuatan. Letak kekuatan itu, ada bersama rakyat yang terorganisir.

Kata dia, seorang kader, harus membuang jauh-jauh kepentingan pragmatis dan kepentingan sesaat. Kepentingan sesaat, ada tempat dan waktunya sendiri. Hal itu berbeda dengan ideologi. Karena seorang politikus yang punya ideologi, akan meletakkan kepentingan Bangsa dan Negara diatas segala-galanya. Ideologi menyangkut sesuatu hal yang sangat luas dan panjang. "Urailah sila demi sila dalam Pancasila. Disana, Bung Karno juga memaparkan. Merdeka itu seperti apa" tanya Sirmadji di hadapan ratusan Kader Tingkat Pemula.

Ia menerangkan, benarkah Indonesia saat ini sudah merdeka? Mengikuti definisi badan pusat statistik (BPS), jika ukuran kemerdekaan ekonomi masyarakat kita menurut BPS adalah membelanjakan uang per hari satu dolar, ada 34 juta rakyat Indonesia yang belum merdeka secara ekonomi. Jumlah itu lebih gila lagi kalau kita membuat patokan kemerdekaan ekonomi dengan patokan Bank Dunia.

Bank Dunia mencatat kalau membelanjakan Rp.18.000 per hari, jumlah rakyat kita yang masih melarat bisa sampai 100 juta orang. Nah, dari sinilah, terbayang cita-cita dan gagasan kedepan. Tekad PDIP yang harus disatukan dan bulat, kita ingin lahirnya kesejahteraan raktat. Itu saja tidak cukup. Mengapa? Karena dibutuhkan juga lingkungan, sistem, ekonomi budaya serat politik yang adil. "Keadilan inilah yang harus kita ciptakan. Kalau orang mau menang pemilu slogannya harus punya duit banyak dulu, itu namanya lingkungan kita sudah tidak adil lagi," paparnya.

Sirmadji melanjutkan, reformasi kemarin, menghadirkan ketidak adilan sistem politik. Indonesia, semakin jauh dari mahkluk yang namanya adil. Keadilan bagi rakyat Indonesia, seperti angan-angan. Musuhnya untuk bersikap adil, ada dalam diri kita sendiri. Pasca reformasi, menghadirkan ketidak adilan sistem politik. Ini sangat parah. Lebih bagus masa orde baru.

"Ketidak adilan dalam sistem politik, berkembang pesat sejak pasca reformasi. Puncaknya mulai tahun 2006 sampai sekarang. Dimana hasil evaluasi lembaga fredom house milik Jimmy Carter dari 180 negara, Indonesia menurun drastis kaitanya dengan demokrasi dan ketidak adilan sistem politik," pungkasnya. [yog/ted]